Kini televisi telah dapat marak menampilkan dan mengulas visi-misi dari paket-paket pasangan Capres-Cawapres. Hal seperti ini tidak terbayangkan pada 15 tahun yang lalu, saat membicarakan ttg suksesi saja (istilah halus utk niat menjungkalkan Soeharto dari kursinya krn sudah terlalu membosankan), sepertinya dianggap tabu.
Tapi karena menyangkut alasan menjaga citra dan tata-krama; bolehlah kita maklumi bahwa yang namanya “DEBAT” sekalipun, maka baru akan tampil jadi “DEBUT” sajalah. Sudah bagus, kok. Bandingkan saja dengan lima belas tahun yang lalu itu tadi. Dulu itu, Menteri Penerangan saja selalu “minta petunjuk Bapak Presiden”.
Kini di jaman internet, Blog dapat menjadi pelengkap, menjadi ‘perekam’ media lain, lalu menyajikannya bagi orang-orang lain yang tak sempat menonton atau membacanya langsung.
Maka setelah ‘rekaman’ penampilan Prabowo dan wawancara dengan Boediono saya tampilkan, tidak lengkap rasanya bila tidak menampilkan sosok dari paket pasangan yang satunya sekalian. Maka berikut ini adalah ‘rekaman’ wawancara wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) dengan Jusuf Kalla, yang dimuat di Harian Jogja; Rabu, 9 Juni 2009:
Bagaimana visi dan misi bila jadi Presiden? (lagi…)
Meleset dari yang saya harapkan, setelah menunggu-nunggu, ternyata TVRI pada pd Senin 1 Juni 2009 jam 22.00 WIB tidak menayangkan acara Dialog Aktual Plus, yang sudah di-announce pada episode sebelumnya oleh host acara itu katanya akan akan menampilkan Boediono. Saya cukup jengkel dan menggerutu karenanya. Tidak ada pemberitahuan secuil meski lewat running-text sekalipun. Saya nggak jadi muji TVRI, dah.
Namun kekecewaan saya ini atau siapapun kiranya tidak usah berlarut-larut. Kini kita syukuri hampir tiap malam, apalagi setelah masuk masa kampanye ini, kita dapat melihat bahasan-bahasan visi-misi capres-cawapres kita di banyak stasiun TV. Selain itu toh kita juga masih dapat baca di koran atau media-massa lain. Pendeknya masa waktu kampanye menjadikan media yang massal dapat menjangkau publik pemilih menjadi pilihan yang efektif bagi para capres-cawapres. Blog di internet dapat menjadi ‘perekam’ yang menyajikannya bagi orang-orang lain yang tak sempat menonton atau membacanya langsung.
Berikut ini adalah ‘rekaman’ wawancara wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) dengan Boediono, yang dimuat di Harian Jogja; Selasa, 9 Juni 2009: (lagi…)
Diarsipkan di bawah: budaya politik | Tag: cerpen Jawa, money politics, pilkades
Jaya Sentika lenger-lenger. Minangka botohe Juragane Badrun sing wis melu muter-muter nyebar wuwur dheweke ngira menawa Juragane Badrun bakal menang awit sing disebari wuwur paling ora separo saka kabeh sing milih lan ora ana sing nulak kejaba Nardi lan kanca-kancane.
Diperbarui dengan tambahan mengikuti tanggapan pembaca.
Ini adalah sebuah cerpen (cerita pendek) dalam bahasa Jawa yang saya kutipkan dari sebuah majalah berbahasa Jawa. Sebuah snap-shot yang jujur dan pas-serta-tanggap memotret kenyataan kebiasaan yang masih begitu banyak terjadi di masyarakat tentang praktik politik-uang dalam Pemilihan Kepala Desa (PilKaDes) .
‘Wuwur’, memang sebuah kata yang tidak cukup lazim (lagi) digunakan dalam percakapan sehari-hari baik di Yogya dan Jawa Tengah sekalipun. Saya tidak tahu daerah asal budaya penulis dan apakah kosa kata ini juga biasa digunakan dan dipahami di sana. ‘Wuwur’, dalam pemahaman saya orang pinggiran Yogya, berarti menabur-nabur atau menyebar-nyebar butir-butiran kecil dalam jumlah banyak.
Ini adalah sebuah potret, entah potret dari masa lalu, masa kini maupun yang masih berlanjut di hari esok. Entah pula apakah sebuah model sistem kampanye yang lebih bertanggungjawab-moral dan lebih rasional akan dapat menggesernya ataukah tidak.
Menjelang PilPres 8 Juli nanti masing2 paket pasangan capres-cawapres dlm pre-kampanye mereka sudah mulai menggulirkan isu-isu ttg kebijakan yg akan dijalankannya bila terpilih. Prabowo Subianto dr Gerindra dalam iklan2nya di televisi sejak menghadapi PilLeg lalu menggemborkan ttg gelora Indonesia Raya bermodalkan kekuatan rakyat (paling tidak begitulah yg dikatakannya); SBY dr Demokrat selaku capres incumbent -yg hasil polling bbrp lembaga survey masih menyatakan dia yg paling populer- ternyata memilih Boediono sebagai pasangannya sbg cawapres. Tersebar rumor sorotan –terutama dr yg kurang setuju- bahwa Boediono ini adalah seorang penganut paham ekonomi neo-liberal. Sdgkan, JK masuk kunjungan ke pasar2 tradisional.
Kita tentu patut bersyukur bila kini media massa terutama televisi dapat marak menampilkan dan mengulas visi-misi dari paket2 pasangan Capres-Cawapres ini. Hal seperti ini tidak terbayangkan pada 15 tahun yang lalu, saat membicarakan ttg suksesi saja (istilah halus utk niat menjungkalkan Soeharto dari kursinya krn sudah terlalu membosankan), sepertinya dianggap tabu, pamali. Kini publik dapat menilai visi-misi orang yg akan mereka pilih sbg pemimpin nomer satu Republik ini, dari bbrp pilihan, lewat media televisi. Tentu kita patut bersyukur.
Dr banyak stasiun televisi yg menayangkan itu dg modelnya masing2, TVRI dg acara Dialog Aktual Plus juga menghadirkan capres/cawapres ini. Pada Kamis 28 Mei 2009 jam 22.00-23.00 WIB ditampilkanlah Prabowo Subianto, sedangkan pada pd Senin 1 Juni 2009 y.a.d, akan ditampilkan Boediono.
Pd saat menampilkan Prabowo ini, host didampingi oleh bbrp akademisi FE-UI a.l.: Prof. Sri Edi Swasono, Dr. Nina; dan Prof. Irwan dari Universitas Andalas. Berikut ringkasan yg sempat saya catat: (lagi…)
“Ora Le, kowe nyambut gawe apa, kok bisa ngirimi aku dhuwit saben sasi. Gek dhuwit kuwi saka ngendi?”
“Dhuwit olehku kerja Mbok. Aku kerja ana pabrik.”
“Tenane?”
“Tenan Mbok, yakin!”
“Ngene Le, anggon-anggonmu kok kaya ngene? Mung kaosan, clana wae bolong nggon dhengkul, gek mblekethu sisan.”
(Ada terjemahan Bahasa Indonesia di bawah tulisan ini.) (lagi…)
Bongkar dari Atas, Bangun dari Bawah
Sesungguhnya kalau dipikir-pikir ngapain juga orang seperti saya ini, wong
ndeso wong cilik kok ngomongin tentang civil-society. Namun saya ingat satu ujaran itu; “Membongkar itu mestinya memang dari atas, namun tentu sebaliknya makanya bila ingin membangun maka memang mestinya harus dari bawah.” Dibutuhkan peran manusia-manusia kecil jelata yang melata di desa-desa untuk membangun jaman baru ini. (lagi…)
Diarsipkan di bawah: Pandangan Tokoh
Saya mempunyai keyakinan, Saudara Ketua, bahwa seandainya bangsa kita tidak keputusan naluri atau tradisi, tidak kehilangan “garis kontinu” dengan zaman yang lampau, maka sistem pendidikan dan pengajaran di negeri kita… pasti akan mempunyai bentuk serta isi dan irama, yang lain daripada yang kita lihat sekarang… (Ki Hadjar Dewantara).
Tulisan di atas adalah pendapat Ki Hadjar Dewantara yang disampaikan dalam Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956. Tulisan ini secara jelas memperlihatkan refleksi Ki Hadjar Dewantara tentang keadaan bangsa Indonesia yang mengalami distorsi atau penyimpangan jalannya sejarah peradaban pada masa silam selama 350-an tahun sebagai akibat penjajahan Belanda. Situasi penjajahan ini membawa akibat terputusnya tradisi dan budaya, termasuk di dalamnya sistem pendidikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia sangat lama mengalami kevakuman dan “terpaksa” harus berkiblat ke Barat dalam bentuk, isi, dan irama sistem pendidikan dan pengajaran. Seandainya tidak ada penjajahan, bangsa Indonesia pasti akan mempunyai sistem pendidikan yang bentuk, isi, dan iramanya lain. (lagi…)
Demokrasi di Indonesia ke depan, apakah akan ada gunanya bagi saya dan saudara-saudara saya semua, rakyat kecil Indonesia? Adakah kepastian bahwa berlakunya demokrasi ini akan menjadi milik kami dan berguna bagi kami?
Demokrasi dan Prasyarat Kapasitas Pendukungnya
Saya berpikir bahwa demokrasi hanya akan berguna bila kita dapat menjelma menjadi “masyarakat madani”. Istilah “masyarakat madani” di sini ini saya pakai sebagai padanan atau pengganti istilah “civil-society“. Menurut saya, demokrasi hanya dapat berjalan dan mencapai maksud tujuan luhurnya pada masyarakat yang telah memiliki kedewasaan sikap dan telah cukup terdidik dalam hal politik. Dalam pandangan saya, hanya anggota masyarakat yang telah dewasa bersikap dan terdidik itulah yang dapat tergolong masuk dalam jajaran pelopor terbentuknya “masyarakat madani”.
Orang lulusan SD seperti saya pasti pernah membaca atau mendengar bahwa demokrasi itu bermakna ” dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Bila mengingat slogan seperti itu, semestinya pertanyaan yang harus saya susulkan berikutnya adalah: Sekarang ini: 1. Yang “dari rakyat” itu apanya? 2. Yang “oleh rakyat” itu apanya? 3. Yang “untuk rakyat” itu apanya?
Lalu menyusul pula pertanyaan: Apa dan siapakah “rakyat” itu; dan “rakyat” yang bagaimanakah; sehingga dari dan kepadanyalah demokrasi itu dapat dipastikan benar-benar akan berhulu, bersumber, sekaligus juga bermuara?
Atau pertanyaan yang lebih mengerucut lagi adalah: Rakyat dengan kapasitas dan kualitas seperti apakah yang akan benar-benar mampu menjadikan darinya, olehnya dan untuknya; demokrasi itu akan berhulu, bersumber dan bermuara?
Maka ijinkan saya untuk bilang bahwa: Hanya pada terbentuknya society masyarakat yang “civilized” sajalah maka demokrasi itu akan terjaga pada tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi konstituen-nya.
Sebenarnya siapa / pihak mana sih yang pertama kali mengusulkan bahwa Pemilu Legislatif 2009 mendatang ini tanda pilih yang dipakai di kertas surat suara adalah dengan cara mencontreng ? Lalu tujuan sebenarnya dan manfaat dari penggunaan cara contreng ini sebenarnya apa sih ? Jangan-jangan hanya karena menganggap bahwa memilih dengan cara mencoblos itu primitif dan ‘kurang terpelajar’ ? Sebagaimana pernah saya baca di satu media berbulan lalu, WaPres JK menyatakan bahwa negara di dunia ini yang masih menggunakan cara coblos pada cara menandai pilihan pada kertas surat suara Pemilu-nya, hanyalah tinggal dua negara, yaitu Indonesia dan satu lagi negara mana gitu. ..
Pertanyaannya: Apakah opsi teknis ini dilakukan hanya karena agar jangan sampai dianggap ketinggalan jaman tentang hal teknis seperti itu ? ..Wah. Lalu lebih naif dan parah lagi bila kemajuan demokrasi kita lalu hanya dinilai dari opsi cara teknis penandaan pilihan yang dilakukan pemilih pada kertas surat suara. Memangnya nggak ada aspek-aspek substantif lain yang perlu dijaga dan dimantapkan selain daripada urusan teknis penandaan macam gituan ? Kurang kerjaan betul. Mencoblos diubah mencontreng, tidak substansial, hanya menambah-nambah PR untuk sosialisasi ke masyarakat yang pendidikan politik yang diperolehnya masih sangat kurang. (lagi…)
Diarsipkan di bawah: Budaya | Tag: jaman berjuang, langgam Jawa, syair lagu
Dhek jaman berjuang njur kelingan anak lanang
Biyen dakopeni ning saiki ana ngendi
Jarene wis menang keturutan sing digadhang
Biyen nate janji ning saiki apa lali
Neng nggunung tak cadhongi sega jagung
Yen mendhung tak silihi caping gunung
Sokur bisa nyawang gunung desa dadi reja
Dene ora ilang nggone padha lara lapa
Saat jaman berjuang
terus teringat kepada
anakku lelaki
Dulu kupelihara
namun sekarang entah di mana
Katanya sudah menang
tercapai apa yang dicita
Dulu pernah berjanji
namun kini apakah lupa
Di gunung kusiapkan bekal-ransum nasi jagung
Bila mendung aku pinjami caping gunung
Syukur bila kini dapat menyaksikan gunung desa menjadi sejahtera
Sehingga tidak hilang apa yang dulu pernah merasa sengsara bersama
… … …
