The Nurdayat Foundation


‘Pekerjaan Rumah’ Reformasi
Kamis, 20 Maret 2008, 5:00 pm
Filed under: PR Budaya Politik | Tag: , ,

Masih terasa dan teringat jelas suasana tintrim pada hari-hari bulan Mei tahun 1998 itu. Hari-hari yang menyedot perhatian segenap rakyat Indonesia. Mereka tidak pernah lepas untuk mengikuti setiap detik-detik yang mendebarkan itu dari berbagai media : televisi, koran, radio. Di tempat kerja, di warung kopi, di ruang keluarga, tua-muda berbicara pelan namun penuh makna bertukar pandangan dalam suasana mencekam harap-harap cemas menunggu menyaksikan perkembangan unjuk-unjuk rasa yang meluas memuncak menyuarakan pergolakan menjerit keluar dari dada nurani masing-masing rakyat.’Kami ingin perubahan’, itulah yang mereka teriakkan. Tanggal 14-15 Mei terjadi kerusuhan besar di Jakarta dengan perusakan, pembakaran, penjarahan bahkan perkosaan. Mahasiswa dari berbagai kampus terus saja berdemonstrasi di kampusnya juga memenuhi serta menduduki kompleks gedung MPR-DPR berhari-hari. Beberapa di antara mereka di Jakarta ataupun kota lain tewas menjadi korban saat bentrok dengan aparat keamanan. Tanggal 21 Mei 1998 jam 09.10 WIB Soeharto menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden.

Dalam demo-demo mereka itu mahasiswa mewakili kita semua menyampaikan tuntutan reformasi. Kini kebanyakan orang kiranya telah lupa apa saja dan apa maksudnya 6 butir tuntutan reformasi dulu itu[i]. Beberapa waktu lalu Soeharto telah meninggal pada hari Minggu 27 Januari 2008 jam 13.10 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Selepas pemakamannya, tertinggal banyak kontroversi, masih banyak urusan dan tuntutan yang belum diselesaikan.

Jalannya reformasi ini selain masih menyisakan banyak PR di tingkat puncak atau elit, juga masih memberikan bergunung pekerjaan yang masih harus digarap di tingkat masyarakat bawah. Pada tingkat negara, krisis moneter dulu meninggalkan kasus pelarian pinjaman negara kepada oknum konglomerat swasta yang ngemplang (kredit BLBI yang tidak disaur, yang pinjam ngumpet minggat -dicari tidak ketemu- katanya, apalagi ditangkap).[ii] Kasus korupsi dan pelanggaran HAM Soeharto dan kroni-kroninya mengambang tanpa kejelasan. Almarhum Soeharto malah diusulkan agar mendapatkan gelar pahlawan. Upaya pemberantasan korupsi dinilai masih ‘tebang pilih’ dan tidak tegas. Sedangkan di tingkat masyarakat bawah problematika yang muncul adalah dapat dilihat sebagai akibat dari karena terlalu lama berada di bawah cengkeraman rezim otoriter, sehingga belum mampu berdemokrasi dengan baik dan ber-otonomi dengan bertanggungjawab.

Masyarakat bawah terbiasa dengan budaya ‘massa-mengambang’ (floating mass) yang dulu sengaja dibuat oleh Orde Baru, maka tidak terbiasa memilih karena sudah terbiasa dipilihkan dari atas[iii]. Orde Baru adalah rezim otoriter yang menyelubungi diri dengan istilah Demokrasi Pancasila dengan berpilarkan birokrat dan militer bermaskotkan Soeharto. Pada tahun 1973 Soeharto memaksa partai-partai yang masih ada sisa Pemilu tahun 1955 dan masa Demokrasi Terpimpin Soekarno untuk bergabung/fusi disederhana-kan menjadi 2 partai lain saja selain Golkar.[iv] Pancasila dipaksakan agar dijadikan azas tunggal bagi setiap organisasi kemasyarakatan. Pemilu Orde Baru hanyalah ritual untuk formalitas agar dinilai oleh pihak luar internasional bahwa di Indonesia demokrasi sudah diterapkan. Dua partai selain Golkar itu sengaja dibonsai, setiap potensinya untuk berkembang akan dipangkas, karena fungsinya memang sekedar untuk aksesori[v] bagi rezim Golkar.[vi]

Hingga kini tingkat kesadaran dan kecerdasan berpolitik masyarakat masih rendah, karena sejak dulu sudah dibiasakan bodoh oleh Orde Baru. Sementara itu buntut krisis ekonomi masih kopat-kapit menghantui kehidupan ekonomi. Subsidi untuk komoditi kebutuhan rakyat dihapus, harganya menjadi mahal. Uang negara mau digunakan untuk membayar hutang. Produksi dalam negeri belum meningkat, pasar bebas yang membuka pintu menjanjikan ketakutan akan membanjirnya produk dari luar. Penanaman modal asing masuk, milik kita malah banyak dikuasai asing. Rakyat antri minyak dan sembako. Kemiskinan dan pengangguran belum beranjak. Dalam kondisi seperti itu rakyat disuguhi demokrasi. Ini demokrasi yang dibangun di atas landasan kebangkrutan !

Demokrasi yang dibangun dalam kemiskinan ini selain tumbuh kunthing (kerdil), juga menampilkan nuansa-nuansa ironi. Perut lapar tidak memberi kesempatan untuk berpikir panjang. Perut lapar juga bikin orang jadi mudah marah. Kini setelah 10 tahun lebih Reformasi, tak sedikit rakyat yang malah merindukan kondisi-kondisi seperti dulu saat jaman Soeharto. Sejak dulu prosentase jumlah masyarakat yang sadar politik itu memang hanya kecil saja, dan hingga kini tidak meningkat. Partai-partai dengan aparat-aparat partainya tidak punya niat untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan secukupnya bagi masyarakat awam. Yang dipikirkan hanya bagaimana caranya agar rakyat awam sebanyak-banyaknya mendukung mereka, tanpa pemahaman yang memadai ataupun bahkan komunikasi yang mencukupi. Begitu terpilih menjadi anggota legislatif, si anggota dhewan (gedhe-gedhe koyo kewan, kata lik Tukiyo[vii]) jarang sekali berkomunikasi dengan konstituen yang telah memilih dan mendukungnya. Mereka lebih banyak plirak-plirik dengan sesamanya di gedung dewan sana dengan sesekali tertawa-tawa bersama, atau glenak-glenik dengan eksekutif. Mereka sengaja menjaga jarak dengan konstituen, katanya agar biar tidak terlalu banyak konstituen yang mengajukan proposal padanya atau lewat dia. Begitu katanya.

Ada beberapa di antara anggota dewan itu yang sebelumnya memang pengangguran, apalagi yang maju dan dilantik pasca Pemilu 1999. Beberapa dari mereka tidak punya visi dan agenda membangun dalam jangka panjang. Beberapa dari mereka hanyalah penumpang gelap yang membayar karcis murah lalu dengan sedikit sikut-sikutan akhirnya dapat nyelonong masuk ke gerbong kereta reformasi untuk duduk di kursi. Maka saat telah masuk gerbong pun mereka hanya domblang-domblong, koyo mpong-mpong bolong. Kalaupun ada yang lumayan cerdas, gesit dan cakap, cukup baik menjalankan tugasnya; mereka belum mampu menjalin komunikasi yang baik dengan konstituen-nya, juga belum mampu membangun pola-pola hubungan yang baik dan akuntabel di dan kepada partai yang mengusungnya. Hal semacam itu terjadi di partai yang katanya pengurus dan anggotanya adalah orang-orang yang cukup cerdas dan berpendidikan serta katanya berlandas moral agama. Kalau di partai yang seperti itu saja seperti itu kejadiannya, lantas bagaimana pula di partai yang anggota pendukungnya adalah orang yang lugu-lugu tidak kritis dan yang dikatakan sekuler ? Apakah mungkin lebih baik ?

Usaha-usaha untuk membangun budaya politik yang lebih logis dan rasional serta bersistem belum menampakkan hasilnya. Rakyat pemilih masih banyak yang menentukan pilihannya berdasar solidaritas dan fanatisme primordial. Rakyat pemilih tidak menyeksamai program-program yang ditawarkan, karena mungkin partai-partai sendiri memang tidak punya program yang benar-benar dipikirkan untuk ditawarkan. Pencerdasan memahami politik dengan upaya pendidikan politik belum dilakukan. Yang dilakukan oleh partai-partai hanyalah upaya untuk menarik simpati dukungan, tebar pesona, menjaga image, atau bakti-bakti sosial lalu ditampilkan di koran, atau banyak-banyakan pasang bendera di daerah lokasi bencana (hah !). Ini jelas merupakan budaya politik yang belum rasional dan akuntabel.

Otonomi daerah telah diluncurkan, beberapa kewenangan pusat di beberapa bidang telah menjadi hak kewenangan daerah. Ada pemekaran propinsi, ada pemekaran kabupaten; muncullah beberapa propinsi dan kabupaten baru. Ada pemekaran itu yang memang dibutuhkan, terbukti ketika dijadikan propinsi baru; maka propinsi itu pesat lebih maju di dalam otonomi baru pemerintahan daerahnya, begitu pula kabupaten. Namun ada pula yang menuntut pemekaran tanpa rancangan dan dasar agenda pengembangan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mungkin sekedar ingin lepas lalu punya kuasa sendiri.

Dengan otonomi daerah yang telah diluncurkan itu, lalu beberapa kewenangan pusat di beberapa bidang telah menjadi hak kewenangan daerah; ada beberapa yang telah menjadi baik, namun ada pula yang tidak. Yang baik adalah bila perhatian oleh pemerintah daerah terhadap bidang tertentu menjadi lebih fokus dan serius; sedangkan yang tidak baik adalah beberapa program yang baik di bidang yang dulu menjadi urusan pusat, kini tidak dilanjutkan.[viii]

Otonomi daerah juga juga dengan demikian memberikan kewenangan yang lebih besar kepada unsur legislatif sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah: Apakah anggota-anggota legislatif yang berasal dari partai-partai itu adalah benar-benar kader-kader mumpuni yang telah mendapatkan bekal kapasitas-kapabilitas wawasan-pemahaman-intelektual-moral yang baik dengan menjalani jenjang penggemblengan yang baik di partainya ? Apakah mereka itu bukannya kader-kader karbitan yang gagap-sistem ? Diindikasikan beberapa dari mereka dalam mensikapi posisi amanat jabatan mereka sebagai wakil rakyat itu adalah masih tak lebih laksana menjadi pegawai-nya pemerintah. Potensi mereka untuk ber-kolusi dengan eksekutif adalah kini justru sangat besar, selain karena gagap dan tak punya bekal visi; mereka juga tidak akuntabel-komunikatif terhadap partai dan konstituen yang telah mengusungnya sendiri. Mereka menjadi bagian dari dwi-sayap oligarki eksekutif-legislatif. Oligarki yang kleptokratis (cenderung untuk mencuri-menyalahgunakan uang rakyat). Oligarki yang kleptokratis pun merata di daerah-daerah. Di beberapa daerah terjadi korupsi berjamaah anggota-anggota dewan legislatif.

Budaya demokrasi yang sehat, rasional, akuntabel (siap dan dapat dipertanggung-gugatkan), meritokratis (berdasarkan kecakapan) perlu dipelopori oleh partai di dalam sistem internal partai itu sendiri dulu. Namun demikian, kenyataannya di dalam sistem internal partai itu sendiri masih mewabah virus-virus dan jamur-jamur feodalisme, neo-feodalisme; yang ternyata malah masih dipelihara oleh elit partai untuk melindungi kepentingannya. [ix]

Banyaklah permasalahan demokratisasi politik yang masih menjadi PR besar di negeri yang kita cintai ini, sebagai akibat sisa-sisa keburukan hasil ‘didikan’ Orde Baru dengan massa mengambangnya, dengan kebijakan de-ideologisasi-nya.

Bagian terbesar dari hal-hal yang masih perlu diperbaiki itu adalah justru akibat akibat tidak adanya pembinaan sistem yang baik yang terjadi di internal partai. Masih memprihatinkan bukan ? Maka dalam kondisi seperti ini, dalam benak penulis muncul pertanyaan: Bila dalam internal partai saja -yaitu yang diakui sebagai jalur wadah penyaluran aspirasi politik yang konstitusional- masih seperti itu, bagaimana bisa di luar sistem konstitusional itu kok ada orang-orang berjubah menggerombolkan diri berteriak-teriak “Tegakkan syariat Islam ! Tegakkan syariat Islam !” ? Lalu mereka pun berbondong-bondong menggerebegi warung-warung ? … Begitulah.[x] …Kondisi seperti ini-lah yang kiranya menjadikan wajar penulis sebagaimana orang Jawa untuk bilang nyeletuk tercetus spontan dari mulut: “Iki ki lelakon opo ?”

Sungguh sangat banyak hal-hal yang musti dibenahi, namun dengan realistis kita musti membatasi sesuai dengan kemampuan kita terlebih dahulu, mana-mana saja hal-hal yang diprioritaskan untuk didahulukan diperbaiki. Sebagai kumpulan yang dapat mengaku turut serta dalam melahirkan Reformasi, janganlah sampai kita dinilai orang sebagai kumpulan yang dapat meruntuhkan bangunan lama saja, namun tidak dapat membangun menegakkan bangunan baru yang lebih baik. Adalah tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa yang akan kita temui saat kita memasuki lapangan politik praktis adalah hal-hal yang kotor dan busuk. Sesungguhnya hati ini sudah tidak betah untuk terus bertahan di dunia yang seperti ini, namun kita mengkhawatirkan bila kita meninggalkan-nya, maka yang akan mengisi bidang politik ini adalah orang-orang yang lebih busuk daripada kita. Kalau kita meninggalkan politik, maka orang lainlah yang akan menguruskan politik itu untuk kita. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak punya iktikad baik dan tidak punya visi jauh ke depan. Sementara itu kita yakin visi kita lebih baik, namun berat rasanya untuk terlibat dalam pembinaan-pembinaan internal partai yang sudah terlanjur kurang terbina.

-o0o-

Nurdayat 2008



[i] Turunkan Soeharto, Usut korupsi Soeharto dan kroni-kroninya, Hapus Dwifungsi ABRI, Amandemen UUD ’45, Otonomi daerah, Usut pelanggaran HAM.

[ii] Kasus tunggakan pelunasan BLBI adalah sebesar 650 trilyun rupiah. Para penerima (obligor) BLBI itu dapat digolongkan menjadi: 1. Obligor yang kooperatif; 2. Obligor yang kooperatif tapi tak melunasi hutang; 3 Obligor yang minggat melarikan diri ke luar negeri.

[iii]Mencoblos ‘tepat di tengah’ seakan seperti ritual apel kesetiaan kepada pemerintah. Itulah yang pernah penulis dengar sendiri dari petunjuk seorang PNS tetangga penulis yang ditugaskan untuk memberikan penyuluhan ttg Pemilu, menjelang Pemilu 1987. Saat itu penulis masih anak-anak, namun ikut melihat dan menyaksikan ‘sedikit kecurangan’ itu. Penyuluh PNS yang dijadikan kaki-tangan Golkar itu memberikan contoh tepat mencoblos di tengah gambar pohon beringin yang memang di tengah (nomor 2) dari 3 gambar OPP. … Penulis masih ingat juga saat tahun 80-an itu ibu penulis sebagai seorang guru SD (PNS) dipaksa untuk ikut menjadi Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa, kader-nya Golkar) bersama PNS-PNS lainnya, sedangkan setahu penulis kemudian ternyata 2 partai lain itu hanya boleh memiliki kepengurusan sampai tingkat Daerah Tingkat II / Kabupaten. Jadi,massa-massa partai yang selain Golkar itulah yang sengaja diambangkan, sedangkan Golkar diusahakan untuk merasuk sampai ke desa-desa.

[iv] Masyumi dan PSI sudah dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI/Permesta; sedangkan PKI tentu sudah dihabisi pasca peristiwa Gestok (G30S/PKI).

[v] Dr. Lance Castle menyebutnya window-dressing dalam pengantar buku Tujuh Mesin Pendulang Suara, Hairus Salim dkk terbitan LkiS Yogyakarta 1999 hal. xiii.

[vi] Bahkan PDI peserta Pemilu 1997 pimpinan Soerjadi, Fatimah Ahmad, Buttu Hutapea cs hanyalah boneka ciptaan Soeharto belaka karena Kongres Medan yang mengesahkan mereka adalah rekayasa rezim. Saat anggota-anggota PDI loyalis Megawati memprotes mereka itu kantor Jl. Diponegoro Jakarta, beberapa aktivis non-PDI (mungkin) ikut nimbrung. Soeharto bilang demo itu ditunggangi setan-setan gundul. Syarwan Hamid sebagai petinggi militer merespon isyarat Soeharto itu dan membabat mereka dengan peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). Peristiwa itu merupakan satu kerusuhan politik paling mencekam sebelum Reformasi.

[vii] Lik Tukiyo adalah adalah seorang dukun pijet, mantan Sekretaris DPC PAN (Kecamatan) Mlati Sleman Yogyakarta 2000-2005. Ia juga menjual madu asli dengan harga terjangkau, kini tinggal di Kragilan Sidomoyo Godean Sleman, sebelah timur SD Ngrenak, timur jalan Cebongan-Godean Sleman Yogyakarta.

[viii] contoh: Program KB (Keluarga Berencana) dan PPL (Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan) ada sering dikatakan kini kurang mendapatkan perhatian.

[ix] Pada tahun 1998 seorang Ketua partai dalam deklarasi pendirian partai-nya berpidato demikian: Saudara-saudara sekalian yang berbahagia; Di bidang sosial, partai X ini akan memerangi gejala dan bentuk feodalisme, neofeodalisme, dan paternalistik. Budaya dan alam pikiran feodalistik dan paternalistik itulah yang dulu menyebabkan seorang presiden bertingkah laku seperti raja, atau seorang gubernur dan bupati berperilaku bagaikan tuan-tanah yang memperlakukan rakyat kecil sebagai wong cilik yang tidak berdaya dan harus tunduk pada perintah semata. Pada gilirannya sang raja tersebut lantas menikmati segala macam upeti dan glondong pengareng-areng dari para gubernur dan bupati. Mari kita bangun menjadi Indonesia modern yang benar-benar tidak perlu menyisakan unsur-unsur feodalisme dan paternalisme yang anti-kemajemukan, bahkan bersifat destruktif.

Bagaimana selanjutnya? Maka orang/pemimpin yang dikultuskan atau dijadikan patron dalam nuansa feodalis itu sesungguhnya dirinya sendiri merasa enak dan diuntungkan; maka ketika tiba saatnya ia sendiri yang menerima perlakuan itu, iapun akhirnya tak pelak pula tak hendak menghindarinya.

[x] Mereka menjalankan demokrasi jalanan yang anarkis, sementara itu aparat penegak hukum diam diri saja alasannya mereka takut kalau nanti dituduh melanggar HAM. Aparat birokrat pemerintah juga diam termasuk saat aliran-aliran agama-kepercayaan tidak karuan bermunculan, alasannya kini mereka netral, tidak mau ikut campur tangan (, …toh gaji mereka sudah dinaikkan ?).


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: