The Nurdayat Foundation


Berita2 Lama dari Tahun 1991
Sabtu, 22 Maret 2008, 5:00 pm
Filed under: Sejarah | Tag: ,

 

  1. mundurnya Emha Ainun Najib dari ICMI karena kecewa atas penyelesaian Kedungombo
  2. Opini dan Protes terhadap SDSB

Mundurnya Sang Ontoseno

sumber: majalah TEMPO no.27 tahun XXV 31 Agustus 1991, rubrik Nasional hal.26.

Emha mundur dari ICMI karena kecewa atas penyelesaian Kedungombo. Di Jawa Tengah, ia dilarang berceramah.

EMHA pernah berkata akan keluar dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bila organisasi itu menjadi alat kepentingan tertentu. Kini, sang Ontoseno –begitu suatu kali Emha Aiunun Nadjib menyebut dirinya sendiri- membuktikan ucapannya. Persis pada HUT Proklamasi ke-46 (1991-peng.), ia melayangkan surat pengunduran diri ke alamat Ketua Umum ICMI B.J. Habiebie dan Soetjipto Wirosardjono selaku Ketua Tim ICMI-Kedungombo.

Dalam suratnya, bekas ketua Bidang Dialog Kebudayaan itu menyatakan kekecewaannya lantaran missi tim ICMI untuk penyelesaian kasus Kedungombo gagal. Seperti pernah diberitakan media massa beberapa bulan silam, ICMI membentuk tim penanganan masalah penduduk yang bertahan di lokasi waduk Kedungombo dan menuntut ganti rugi. Habibie bahkan menganjurkan agar ICMI menjadi katalisator penyelesaian seluruh problem. “Beliau mengatakan bahwa cendekiawan tak boleh “buta huruf” terhadap permasalahan rakyat kecil,” Emha mengenang. Ketika itu, Emha hanya mengusulkan agar ICMI membantu penduduk di bidang pendidikan, pemukiman, dan pencarian nafkah.

Berkat serangkaian perundingan antara Tim ICMI, penduduk, dan Pemerintah, akhirnya lahir jalan keluarnya. Pemerintah mengizinkan penduduk menempati sebagian daerah “sabuk hijau” waduk. Sebaliknya, penduduk mengendurkan soal ganti rugi. Mereka hanya minta biaya untuk mencari tempat tinggal dan sekadar pesangon, yang jumlahnya bisa ditawar. Karena secara birokratis tuntutan itu mustahil terkabul, ICMI bersedia mencarikan dananya lewat “pintu samping”. Misalnya, dari biaya informal Pemerintah.

Namun, yang terjadi kemudian mengecewakan Emha. Konsesinya berubah. Pemerintah hanya mengizinkan penduduk tinggal di sebagian wilayah “sabuk hijau” tanpa pesangon. Dan anehnya, menurut Emha, Soetjipto menganggap tuntutan yang menyangkut uang tak bisa dibicarakan lagi, termasuk soal pesangon.

Perubahan sikap Soetjipto, yang di kepengurusan ICMI sebagai Ketua Departemen Pembinaan Umat, membuat Emha penasaran. Baru kemudian ia tahu bahwa Pemerintah memang tak akan memberikan ganti rugi. Bahkan, mereka yang tetap membandel, memperoleh sebutan kaum mbalelo –pembangkang.

Tak urung, Emha melihat apa yang dulu tak dipercayainya: ICMI menjadi subordinat penguasa. “Kini terbukti dan saya lebih yakin untuk mengambil sikap,” katanya. Mundur.

Sementara itu, dari Amerika Serikat, Soetjipto mengakui belum mendengar sendiri pengunduran diri Emha. Namun, “Saya memaklumi sikap Emha yang memang lebih dekat dengan persoalan di lapangan. Sedangkan saya lebih dekat dengan yang punya proyek Kedungombo,” katanya pada Berita Buana.

Tampaknya, Soetjipto masih mengharapkan orang yang dulu dirayunya menjadi pengurus ICMI ini tak terburu-buru mengambil keputusan. Tetapi, Emha telah mantap. “Pengunduran diri ini adalah harga mati. Tak ada bujuk-bujukan lagi,” ia menandaskan.

Ontoseno memang dikenal berwatak tegas, tak ragu-ragu, dan ceplas-ceplos. Gara-gara sikapnya itu, belakangan ia kena larangan berceramah di Jawa Tengah. Dalam sebuah panel diskusi yang diadakan Harian Suara Merdeka di Semarang akhir Juli (1991-peng.) lalu, ia sempat menyentil bahwa penataran P4 tak efektif. Emha juga menyinggung soal kepemimpinan nasional.

Emha malah berterima kasih atas larangan itu. “Dengan demikian, saya tak repot menolak permohonan ceramah yang begitu banyak,” katanya.

(-o0o-)

Priyono B. Sumbogo (Jakarta) dan Rustam F. Mandayun, Nunik Ismiani (Yogya)

TEMPO no.27 tahun XXV 31 Agustus 1991

Mengenang SDSB 1991

Dari Komentar (Surat Pembaca) majalah TEMPO no.27 tahun XXV 31 Agustus 1991:

SDSB: Budaya Khayal

Begitu saya membaca berita tentang penambahan frekuensi penarikan nomor undian SDSB, saya jadi prihatin. Ternyata, sejak Menteri Sosial menambah sembilan kali peredaran SDSB pada akhir tahun ini, gelombang protes terus berdatangan. Protes itu datang antara lain, dari Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Timtim, Kalimantan Selatan, dan Bengkulu. Bahkan, daerah Aceh dan Timtim menolak total peredaran kupon tersebut(TEMPO, 10 Agustus 1991, Nasional). Ironisnya, Menteri Sosial tetap tidak mundur.

Memang, sejak mula, saya yakin penambahan frekuensi penarikan SDSB itu akan mengundang permasalahan berkepanjangan. Sebab, gelombang protes itu tak cuma dari gubernur, juga dari kalangan mahasiswa. Sekitar 25 mahasiswa dari ITB, Unpad, Unisba, dan Unpar menuntut agar SDSB dihapuskan.

Protes para ulama juga tak kalah keras. Apalagi penambahan frekuensi itu disebabkan pihak yayasan mengalami kerugian, konon, sekitar Rp 150 milyar. Bahkan Menko Polkam berkomentar, bahwa tidak etis mengaitkan penambahan frekuensi dengan kerugian. Saya sependapat dengan mantan pangkopkamtib itu. Bahkan, sebagai umat beragama, kita lebih keras lagi dari sekadar kata “etis atau tidak etis”: haram.

Penambahan frekuensi SDSB itu wajar menyulut gelombang perdebatan. Sebab, penarikan SDSB yang selama ini sekali seminggu pun tak pernah kering dari perdebatan. Ini, memang, bukan karena nilai “frekuensinya” melainkan dari “esensi” SDSB itu sendiri yang tak lebih dari “judi” legal.

Memang, setiap orang -mengaku atau tidak- mendambakan “harapan” dan “angan-angan”. Namun, apa artinya dengan harapan hampa atau angan-angan kosong. Begitu pula dengan nomor SDSB. Meskipun cuma angan-angan kosong, SDSB bisa mengalahkan kebutuhan pokok sang pecandunya.

Ironisnya, para pemasang SDSB tak pernah mau mengkhayal, “Seandainya saya pasang meleset, apa jadinya, apa mesti rumah saya terjual? Atau, bagaimana anak-anak dan istri saya? Justru, yang sering mereka bayangkan sambil mengutak-atik nomor kode SDSB adalah, “Seandainya nomor ini tembus, anak-anak dan istri saya akan bahagia.”

WARMINTA MASYKAR

Jalan Pemuda no. 31

Brondong-Lamongan 62263

Jawa Timur

Bantuan SDSB

Memprotes Rezeki Haram

UII Yogya menolak bantuan SDSB sebesar Rp 100 juta. Demonstrasi besar-besaran hampir meledak. Disepakati, bantuan dikembalikan.

MAHASISWA Universitas Islam Indonesia (UII) Yogya berani konsekuen. Mereka bukan cuma teriak-teriak dan protes menentang peredaran SDSB. Mereka juga menolak uang yang disumbangkan pelaksana SDSB.

Suasana panas melanda kampus UII itu sejak pertengahan bulan ini. Penyulutnya adalah info bahwa UII menerima sumbangan Rp 100 juta dari dana SDSB. Para mahasiswa pun mempertanyakannya. “Sebagai lembaga pendidikan Islam, UII tak boleh menerima uang haram, yang berasal dari judi,” kata Boy Taufik Syah, pimpinan mahasiswa UII. Para mahasiswa menuntut agar pimpinan Universitas segera mengembalikan uang panas itu.

Dana Rp 100 juta itu sebetulnya telah diterima UII pada 5 Februari 1991. yang menyerahkan adalah Ketua DPD Golkar DIY Sultan Hamengkubuwono X, disaksikan Dirjen Bantuan Sosial Yusuf Thalib. Dalam berita acara memang disebutkan, dana yang disalurkan lewat Golkar Yogya itu berasal dari Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), penghimpun uang SDSB.

Asal-usul dana dari SDSB itu bocor tanpa sengaja. Delegasi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogya, 8 Agustus (1991) lalu, menemui Ketua DPRD DIY Parwoto. Mereka menyampaikan petisi agar SDSB dibersihkan dari wilayah DIY. Untuk meredam suasana yang tegang saat itu, konon, Parwoto mencoba menjelaskan manfaat dana SDSB, termasuk bantuan untuk UII itu.

Info itu segera memanaskan kampus UII. “Kami malu, diejek-ejek sebagai penadah uang haram,” kata Boy Taufik Syah. Maka, mereka pun siap menghimpun massa mahasiswa, untuk menggelar aksi demonstrasi. Untung, pihak pimpinan universitas cepat turun tangan untuk meredakan emosi. “Terserah anda mau membanting kursi, memukul meja, atau apa saja. Asal kita selesaikan di kampus ini dulu,” kata Afan Gaffar, Pembantu Rektor I.

Sultan HB X pun mencoba ikut menenagkan kampus UII. Ia, 13 Agustus (1991) lalu, mengirim surat ke UII dan membantah bahwa dana itu berasal dari SDSB. Surat itu diedarkan kepada para mahasiswa. Tapi mereka tak puas. Sehari kemudian, mereka menemui Ketua DPRD DIY Parwoto. Pada kesempatan itu Parwoto juga memberi jawaban yang sama. Bantuan itu berasal dari dana khusus Menteri Sosial.

Masalah menjadi jelas setelah Afan Gaffar sendiri memberitahukan bahwadana itu berasal dari YDBKS. “Saya yakin,dana itu berasal dari SDSB,” kata Afan, yang mewakili UII menerima cek dari Sultan.

Kepastian juga datang dari Jakarta. Hedijanto, sekretaris YDBKS, mengakui telah mengirim duit itu ke Yogya. Ordernya datang dari Menteri Sosial yang, menerima permohonan dari Yogya. “Mestinya pemohon tahu bahwa uang itu pasti dari SDSB. Kalau tidak, Menteri dapat duit dari mana,” kata Hedijanto.

Tapi Afan mengaku tak tahu-menahu. Sampai menjelang serah-terima, dia pun belum tahu bahwa uang itu berasal dari YDBKS. “Saya baru tahu ketika hendak menandatangani kuitansi,” tuturnya. Afan juga mengaku ingin menampiknya. “Tapi saya tahu, itu tak etis. Apalagi di depan umum,” katanya.

Hingga kini, menurut Afan, dana Rp 100 juta itu masih utuh. Belum diutak-atik, belum terpakai untuk tambahan biaya pembangunan kampus, seperti rencana semula. Uang itu didepositokan. Selama ini, Afan juga ragu untuk mengembalikannya. Dia khawatir ada yang kehilangan muka.

Kini, pihak pimpinan UII dan mahasiswa telah mengadakan pertemuan. Hasilnya kesepakatan untuk mengembalikan dana itu ke YDBKS. “Kami masih mencari saat yang tepat,” kata Afan. Dan, bagi Hedijanto, itu bukan soal besar. “Diterima ya syukur, dikembalikan ya kami terima,” katanya. Namanya saja sumbangan. (-o0o-)

Sumber: majalah TEMPO no.27 tahun XXV 31 Agustus 1991, rubrik Nasional hal.27.


2 Komentar so far
Tinggalkan komentar

lucu jg ya klo ingat2 masa lalu selalu demo di uii….sdsb…skarang apa ya……

Kang Nur:
Wo? Maasyaa Allah. Subhanallah. Sungguh suatu kehormatan bagi saya orang pemula yg iseng2 nulis blog ini, dapat ketamuan Subjek Pelaku sejarah ini sendiri! Gimana kabar kini dan cerita itu dulu Bang? Silakan cerita2 di sini lhoo…😀

Komentar oleh boy taufiq syah

Ass kang Nur….kabar baik…selepas dari jokja sy di jkt…ngak ikut demo2 lg..paling sy koord demo di komplek perumahan krn tdk buat fasos n fasum terakhir 2002..Alhamdulillah sukses n semua dibangun…(masjid, gereja, taman, sarana olah raga dll).ini jg jd berita ditempo, kompas dll krn menyangkut nama Ciputra sang pengembang yg didemo….trus ikut politik praktis sebentar kmarin ini….klo cerita dulu masa kuliah cukup haru biru dgn kawan2 seperjuangan…..skarang sy ingin santai2 aja…bekerja tdk ngoyo lagi, bersama keluarga, bermasyarakat jd pengurus RW, kumpul2 dimasjid….jadi indah kan hidup ini…..

Komentar oleh boy




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: