The Nurdayat Foundation


Rakyat Istimewa Yogyakarta
Senin, 31 Maret 2008, 3:27 pm
Filed under: Yogyakarta | Tag: ,

oleh: Noor Janis Langga Barana S.Sn.,
Ketua Umum Pusat Studi Kebangsaan dan Kebudayaan (PUSAKA)

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) bagi Yogyakarta selalu menjadi perdebatan yang menarik. Sampai hari ini, telah banyak opini yang bergulir, dan hal ini menunjukkan respons masyarakat yang antusias.
Saya mencoba menyoroti soal sisi pro kontra keistimewaan dengan pilihan gubernur dan penetapannya. Dari sisi ini memang harus ada ketegasan terlebih dahulu, bagaimana aturan main yang tepat. Apakah status keistimewaan mempunyai efek terhadap ketentuan penetapan gubernur, misalnya? Atau, keistimewaan hanya menjadi status wilayah Yogyakarta, sementara kaitannya dengan penetapan gubernur punya undang-undangnya sendiri?
Di samping itu, sorotan saya yang lain lebih pada bagaimana posisi keraton kemudian, antara sebagai poros budaya dan politik? Apakah keraton juga kemudian mempunyai aturan main sendiri? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut sebenarnya memang didasari dari pemikiran bahwa rakyat Yogyakarta kemudian akan berada dalam peran yang dilematis; kalau mendukung keistimewaan apakah mestinya menempatkan keraton dan raja tetap sebagai pusat kekuasaan, sehingga sikap rakyat masih tetap “ndherek dhawuh ngarsa dalem”? Lantas, bagaimana ketika Sultan sudah tidak bersedia jadi gubernur? Bukankah rakyat akan sendika dhawuh?
Dilema di sisi lain, kalau rakyat Yogya yang meminta dan memaksa penetapan jadinya malah bisa mendaulat raja, dan dalam konsep kerajaan hal semacam itu justru tidak lazim, karena itu haruslah tetap berpikir modern. Tegasnya, rakyat Yogya mendukung status keistimewaan tetapi ala demokrasi modern.
Saya percaya, dilema semacam ini akan menguat dalam penafsiran rakyat Yogya meskipun Sultan sudah menyerahkan sepenuhnya hak demokrasi ada pada pundak rakyat. Sebagaimana momentum kematian Soeharto yang baru saja terjadi, tetap banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan, dan begitu sakral dalam mengikuti prosesi pelayatan. Artinya, persepsi soal “raja” dalam memandang Sultan maupun Soeharto tidaklah dapat hilang dengan mudah. Dengan kata lain, demokrasi modern pun jika berbenturan dengan cara berpikir sebagian besar rakyat Yogya juga bisa jadi akan mampet. Setidaknya, menemui kendala pada sisi perspektif demokratisasi itu sendiri. Nah jika pada persoalan perspektifnya saja sudah bermasalah, apakah demokratisasi yang terbangun juga akan dialektik?
Jadinya, RUUK yang ada sampai sekarang ini juga tetap menjadi rancangan keputusan yang misterius dan sepertinya hanya seperti “dagelan politik” semata. Tetapi, tidak apa-apa, proses demokratisasi tetap harus dibangun dengan tradisi dialektika semacam itu, minimal pada upaya gerakan penyadaran harus teruis dilakukan. Upaya semacam ini juga bernilai sama sebagai upaya pelurusan persepsi dalam memandang wilayah Yogyakarta, mengkritisi kembali status keistimewaan yang seharusnya memang mendapatkan penegasan secara hukum konstitusional.
Tinggallah rakyat istimewa Yogyakarta kini membuka persepsinya seluas mungkin, apakah sejumlah pemikiran saya ada benarnya? Karena, yang pertama yang harus ‘dibenahi’ dan bernilai penting adalah soal persepsi atau paradigma rakyat Yogyakarta itu sendiri. Jangan-jangan, persepsi dalam memandang status keistimewaan tetap konvensional, dan susah diarahkan ke alam pemikiran demokrasi modern. Karena itu, RUUK pun juga (sengaja?) dibiarkan menggantung menjadi polemik yang bagai awan di langit, maunya dikritisi masyarakat tetapi justru didiamkan karena rakyat Yogya sendiri belum cukup kuat kerangka persepsinya.
Tentu saja, kita semua berharap, pada kasus RUUK ini tidak menjadi batu sandungan yang akan memerangkapkan persepsi rakyat Yogya pada demokrasi yang justru sempit, menunggu reaksi susulan, apakah Sultan akan menjadi lebih “arif” lagi; jangan-jangan pernyataannya tidak bersedia menjadi gubernur bisa direvisi mengingat banyak elemen masyarakat yang kembali memohon agar Sultan dipilih lagi menjadi gubernur.
Apa boleh buat, kedewasaan dalam memandang dan menjalani praktik demokratisasi haruslah selalu ditumbuhkan. Dan melalui momentum polemik RUUK ini kita sungguh bisa belajar soal apakah sebagai rakyat Yogya kita memang tergolong istimewa: kerdil dalam berpersepsi dan suka latah dengan guyonan politik yang untungnya untuk kasus ini bernilai sebagai guyonan yang cerdas. [o]


1 Komentar so far
Tinggalkan komentar

Jika dilihat dari sejarah dikeluarkannya Maklumat bersama Sri Sultan IX dan Paku Alam VIII tentang status dan posisi daerah Swapraja Yogyakarta dalam bingkai NKRI, maka ke-Istimewa-an Yogyakarta dengan jabatan Gubernur-nya adalah bagaikan dua sisi mata uang yang sama.
Maklumat itu dikeluarkan oleh Sri Sultan IX dan Paku Alam VIII bukan dikarena adanya tekanan / desakan / aspirasi rakyat Yogyakarta, namun absolut karena pertimbangan dan keputusan sepihak dari ‘dwi tunggal’ pemimpin Yogyakarta saat itu.
Bahwasanya rakyat sependapat dengan itu memang iya, karena rakyat merasa akan lebih ‘mententramkan dan mensejahterakan’ jika Yogyakarta tetap dipimpin oleh ‘dwi tunggal’ tersebut. Mengingat rekam jejak dan faktanya menunjukkan betapa banyak manfaat dan maslahat serta kebaikan dari kepemimpinan Sri Sultan IX dan Paku Alam VIII.
Cuma masalahnya, mengingat gubernur juga wakilnya adalah jabatan publik yang berdimensi politik serta hari ini adalah eranya Demokratisasi, jadi masih relevankah membundelkan antaran keistimewaannya itu dengan jabatan gubernurnya ?.
Belum lagi jika bicara mengenai manfaat dan maslahat serta kebaikan yang didapat rakyat Yogyakarta hari ini dari kepemimpinan Sri Sultan X dan Paku Alam IX, apakah masih relevan ?.
Muter muter kepuyengan yang terjadi hari ini berkait dengan Keistimewaan Yogyakarta dengan jabatan Gubernurnya itu tak lain sebenarnya karena belum pastinya siapa pewaris tahta Keraton Kasultanan Yogyakarta era pasca Sri Sultan HB X.
Kalau ditetapkan pemangku jabatan Sultan di Keraton Kasultanan Yogyakarta secara otomatis adalah Gubernur Seumur Hidup propinsi Yogyakarta, maka gimana kalau Sri Sultan HB XI ternyata bukan anak kandung Sri Sultan HB X namun adik laki-lakinya ?. Maka akan tertutuplah kemungkinan bagi anak kandung Sri Sultan HB X untuk menikmati jabatan Gubernur.
Kalau rakyat sih sesungguhnya mayoritas akan lebih mantep jika dalam keistimewaan Yogyakarta itu ditetapkan bahwa pemangku jabatan Sultan secara otomatis akan menjadi Gubernur Seumur Hidup, dan pemangku jabatan Paku Alam secara otomatis akan menjadi Wakil Gubernur Seumur Hidup.
Ndak percaya ?. Nah, daripada setiap saat mempolitisasi rakyat dengan memobilisasinya dalam Pisowanan Ageng, ya lebih baik kalau DPRD membikin referendum saja.

Kang Nur:
Scr pribadi, banyak hal yg saya sepakat-sepandangan dgn tulisan ‘Salikh_Mbeling’ tsb di atas. Namun utk menguatkan banyak praduga itu kita memang harus mampu membuktikan dgn sekian banyak bukti dan fakta; atau dasar logika dan referensi yg lebih banyak dan lebih terpercaya lagi.
Maka pada tahap ini, kita hanya mampu mengumpulkan bukti2 yg saatnya nanti dapat kita susun dgn lebih komprehensif-tertata.

Komentar oleh Salikh mBeling




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: