The Nurdayat Foundation


Evolusi Sistem Politik Lokal Propinsi Yogyakarta : Mengapa Propinsi Yogyakarta Harus Tetap Istimewa dan Lalu Bagaimana Caranya (1)
Rabu, 19 November 2008, 11:42 am
Filed under: Yogyakarta | Tag: ,

Lambang Propinsi YogyakartaPosting berikut ini hanyalah tulisan dari saya seorang awam rakyat penduduk Yogyakarta kawula Mataram yang ingin turut memberi wacana yang lebih bersifat “menyusun pertanyaan” dalam proses menuju dan menunggu ditetapkannya Undang-undang Keistimewaan bagi Yogyakarta dalam kedudukannya sebagai Propinsi di dalam wilayah NKRI ini nanti (3 tahun masa transisi). Karena keawamannya itu, maka mohon dimaklumi keterbatasannya dalam segala aspeknya. Justru bagi Anda semua yang lebih tahu dan paham, dalam informasi maupun wawasan terkait ini; serta menguasai ilmu terkait; mohon untuk menyumbangkan tanggapan pemikirannya terkait topik ini. Semoga upaya ini ada manfaatnya, paling tidak dalam kerangka pembelajaran demokrasi kita; dalam sikap maupun prosedur yang siap kita jalani.

Tulisan ini akan panjang karena topiknya yang memang berat dan luas aspeknya, maka akan dibagi menjadi beberapa posting. Akan didapati banyak hal yang di sini tetap masih berupa pertanyaan, dan jawabannya pun masih spekulatif. Ini adalah karena keawaman itu. Maka seiring waktu, kesalahan-kesalahan statement awal harus diterima dulu; sebelum kita dapatkan perumusan yang lebih baik dan benar. Beberapa editing posting dapat saja akan kita lakukan bila menerima masukan dari pembaca yang mengkoreksi. Mohon pembaca untuk menanggapi dengan dilandasi rasa tanggung jawab.

Lebih dari itu, dikarenakan menyadari keterbatasan saya penulis, maka tulisan ini saya maksudkan sekalian sebagai semacam membuka Forum Diskusi bagi pembaca semua. ‘Otoritas’ saya sebagai pemilik blog ini tidak saya utamakan, namun saya lebih menempatkan dan menyiapkan diri sebagai seorang murid yang berperan sebagai moderator yang akan ‘menerima kedatangan para guru’. Silakan berkomentar.

Bagi Anda yang belum pernah mendapatkan dan membaca draft RUUK DIY versi terakhir usulan Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri – Sekretariat Negara yang telah disampaikan ke DPR, KLIKLAH DULU DI SINI. (file pdf)

Mengapa wacana untuk keistimewaan Yogyakarta ini menjadi cukup heboh ?

Tentu saja yang pertama dan utama paling mendasar dan mendesak di tahun 2008 ini adalah karena habisnya masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (beserta Wakil-nya) yang jatuh tepat pada tanggal 9 Oktober 2008 lalu. Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menjabat sejak tahun 1998, sudah menjabat selama dua periode.

Sepeninggal wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tahun 1988 di Washington, Pemerintah Pusat lalu menunjuk Wakil Gubernur saat itu yaitu Sri Paduka Paku Alam VIII untuk merangkap menjadi penjabat kepala pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai waktu yang tak ditentukan. Pada tanggal 26 Agustus 1998, kawula Ngayogyakarta mendaulat Sri Sultan HB X untuk ditetapkan sebagai Gubernur. Lalu sepeninggal wafatnya Paduka Paku Alam VIII pada tahun 2001, selanjutnya pada pada tahun itu juga, putra beliau yang menggantikan beliau sebagai Paku Alam IX juga didaulat oleh rakyat Yogyakarta untuk ditetapkan sebagai Wakil Gubernur di Propinsi DI Yogyakarta.

Sementara itu…, payung hukum berupa UU dari Pusat (NKRI) belum ada (satu pun) yang secara khusus dibuat untuk Yogyakarta. Tata aturan dari Pusat untuk mekanisme pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Yogyakarta belum ada. Bila untuk aturan khusus dalam wilayah ‘sempit’ itu saja belum ada, tentu belum ada pula UU untuk Yogyakarta yang mencakup sifat Keistimewaan propinsi ini secara lebih luasnya lagi itu.

Apakah karena itu, maka dengan demikian berarti untuk tahun 2008 maka mekanisme penentuan jabatan Gubernur – Wakil Gubernur Propinsi Yogyakarta adalah harus mengikuti UU no. 32/2004, yaitu dengan cara Pilkada ?

Tentu tidak. Siapa yang bilang begitu ? Presiden SBY ? WaPres Jusuf Kalla ? MenDagri Mardiyanto ? Tidak dapat begitu saja demikian, dong. Sudah terbukti dalam beberapa kali momentum bahwa rakyat Yogyakarta menghendaki suatu ‘keistimewaan’. Bukannya rakyat Yogyakarta tidak tahu, tidak mau tahu, atau tidak mau mentaati aturan hukum yang berlaku secara umum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bukankah sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini pun memang Propinsi Yogyakarta masih menyandang nama Istimewa ? Daerah Istimewa Yogyakarta ? Lalu apa makna dari menyandang nama Istimewa itu bila tidak mempunyai sesuatu yang khusus serta berbeda ? Sebuah bentuk otonomi dalam suatu tingkatan atau aspek tertentu, tentu saja masih diharapkan.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah; bahwa nilai kearifan lokal Yogyakarta musti dihargai. Propinsi kecil dengan hanya sekitar 6 juta-an penduduk ini memiliki nilai-nilai musyawarah tradisional dan tradisi kedekatan antara rakyat dengan Sultan-nya dalam budaya. Penduduk Yogyakarta hidup bagaikan dalam sebuah Paguyuban, dengan Sultan sebagai Ketua Paguyuban-nya (ini pendapat saya). Banyak penduduk Yogyakarta (terutama para Kepala Desa/Lurah yang tergabung dalam paguyuban Ismaya (Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta)) merasa khawatir bahwa Pilkada Langsung akan mengganggu kerukunan dan harmoni kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta yang selama ini terjaga. Padahal, bukankah Pilkada Langsung itu bila benar akan diselenggarakan juga belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, bagaimanapun hasilnya dan siapapun yang terpilih ?

Posisi Sultan sebagai pengayom (pelindung) budaya, dengan sebagai Gubernur, memang terlanjur menjadi satu kesatuan dalam benak sebagian besar rakyat Yogyakarta. Pelaksanaan demokrasi prosedural mengikuti konstitusi yang berjalan dengan demikian dianggap belum tentu akan mencapai tujuan demokrasi secara substansial. Lebih daripada kesemuanya itu, semua hal terkait hal-hal ini memang belum ada aturannya dari Pemerintah Pusat, padahal Propinsi Yogyakarta masih menyandang nama Istimewa.

Kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah menyusul penyelenggaraan Pilkada bukan mustahil menjadi kekhawatiran para Kepala Desa di propinsi Yogyakarta yang tergabung dalam Ismaya itu, bilamana Pilkada itu juga akan terjadi di Yogyakarta. Nilai adiluhung hubungan antara rakyat dengan pemimpin yang sekaligus dianggap sebagai pelindungnya sebagaimana hingga sampai saat ini masih dirasakan banyak kalangan rakyat, justru dikhawatirkan akan dapat ‘ternodai’ dengan diselenggarakannya Pilkada. Demikianlah kiranya yang banyak menjadi pemikiran di kalangan kawula alit tradisional.

Apa yang telah dilakukan oleh Yogyakarta (Pemerintah Daerah-nya maupun rakyat-nya) secara prosedural (prosedur mekanisme yang semestinya) agar nilai Keistimewaan yang dikehendakinya ini diadopsi dalam tata aturan hukum Pemerintah Pusat, masuk ditetapkan dalam Undang-undang NKRI ?

(Setahu saya) Sejak/pada tahun 2003 Gubernur DIY atas nama PemDa Propinsi DIY juga telah mengajukan draft Rancangan Undang-undang (RUU) kepada Pemerintah Pusat perihal Keistimewaan yang “dalam pemikiran yang berjalan” ini. Setahu saya, yang dipercaya oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk memimpin tim penyusunan draft usulan RUU itu adalah Dr. Affan Gaffar, akademisi dari Fisipol UGM. Affan Gaffar meninggal dunia tidak terlalu lama dari sejak usulan draft itu diajukan ke Pemerintah Pusat.

Hingga tahun 2008 ini, draft usulan (dan telah disampaikan) tersebut sama sekali belum masuk dalam Agenda Pembahasan DPR (Pusat). Baru September 2008 lalu, Pemerintah c.q. Kementerian Dalam Negeri dan lewat Sekretariat Negara secara resmi mengajukan RUU itu ke DPR. Menteri Dalam Negeri Mardianto memberikan keterangan kepada pers setelah melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR.

(mohon koreksi bila saya salah)

Siapa atau pihak manakah sesungguhnya yang paling berkepentingan maka concern dengan hal Keistimewaan ini ?

Wah, gak tahu deh. Tidak banyak yang peduli tuh. Tampaknya Pemerintah Pusat, juga para anggota DPR di Senayan tidak peduli propinsi Yogyakarta ini mau Istimewa atau tidak. Buktinya, sejak tahun 2003 usulan RUU Keistimewaan tidak pernah diperhatikan. Di sini, tampaklah kepentingan lagi-lah yang berbicara. Orang-orang Pusat tidak merasakan adanya kepentingan untuk mengurusi Yogyakarta. Seakan bila ditanya ”Bagaimana tentang Yogyakarta?” Jawaban mereka: “Wah, itu tidak penting.” “Biar saja diurus oleh Sultan. Kalau Sultan mau berkelahi dengan politikus lokal setempat ya silakan” “Kalau di antara sesama warga Yogyakarta sendiri terjadi perbedaan pendapat yang meruncing, lalu terjadi bentrokan di tingkat bawah ya silakan. Biar Yogyakarta ada ramenya dikit, deh. Selama ini kan adem-ayem terus.”

Dalam kondisi seperti itu, Sultan-lah yang paling ‘kebakaran jenggot’ (meski Sultan gak memelihara jenggot). Tentu ada perasaan seperti disepelekan. Padahal, bukankah Sultan itu adalah seorang Raja, keturunan langsung raja-raja besar dinasti Mataram ? Bukankah Sultan juga masih dihormati di kalangan para keluarga keturunan raja-raja Nusantara ? Bukankah kawula Ngayogyakarta yang siap ‘sendika dhawuh Sinuwun’ juga banyak ? Maka pada 7 April 2008, Sultan pun merajuk. Sultan bilang kalau ia tidak mau lagi dicalonkan sebagai gubernur. Tentu saja lewat forum Pisowanan Ageng (meski forum model begini belakangan semakin kelihatan kalau ada unsur rekayasanya oleh  oknum-pihak2 tertentu). Lalu dalam sebuah acara ulang tahun Partai Golkar di Yogyakarta (Sultan adalah anggota Dewan Penasihat Pusat Golkar, dan sejak dulu memang aktif di Golkar), Sultan menyatakan bahwa pernyataan ketidak-sediaannya itu hanyalah ‘manuver politik’ (?). Selain gusar, tampaknya Sultan juga gamang, bingung dan gugup. Sultan salah tingkah, lebih salah-tingkah daripada saat ia dapat kabar bahwa rating-nya bagus dalam pollling2 CaPres.

Jadi, dalam hal mekanisme pengangkatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan gak mau kalau dicalonkan; tetapi, kalau ditetapkan ya, ia akan siap . Gitu deh.

(Paragraf2 terakhir ini pendapat subjektif saya. Silakan ditanggapi dengan heboh.)

(bersambung)

Posting Terkait Topik ini di Blog Lain:

Keistimewaan Yogyakarta dalam Perdebatan

Gubernur Kompromi


15 Komentar so far
Tinggalkan komentar

heheh ada baiknya tuh.. biar nggak rusuh.. percuma deh kalau ujung2nya rusuh malu maluin.. soalnya menurut saya nggak penting siapa gubernurnya, yang penting kinerjanya baik.. trus gimana ya kalau sultan jadi presiden?

Kang Nur:
Tapi memilih untuk selalu menetapkan Sultan sebagai Gubernur (atau menjadikannya Gubernur seumur hidup) utk menghindari Pilkada, dgn alasan Pilkada berpotensi menimbulkan kerusuhan; … itu berarti melecehkan rakyat Yogyakarta sendiri. Itu berarti menganggap rakyat Yogyakarta tidak dewasa dan tidak mampu menahan diri / mengendalikan diri mereka masing2. Rakyat Yogyakarta ‘kan juga bukan anak2 kemarin sore yg bodoh2 dan berjiwa kerdil ? Atau memiliki ketergantungan terhadap Sultan ?
Kalo Sultan sudah jadi Gubernur, lalu banyak rakyat yg menilai bahwa kinerja-nya kurang baik, bagaimana ? Sultan mustahil jadi Presiden.

Komentar oleh ardianzzz

Wah, masalahnya memang pelik ya yang satu ini Kang Nur…

Kang Nur:
Ya..ya..ya… Pelik Kelikur Lara…😆

Komentar oleh bocahmiring

Yang menentukan apakah Yogyakarta harus tetap menjadi propinsi yang ‘istimewa’ atau nggak…. memang hanyalah rakyat Yogyakarta sendiri. Namun apapun alasannya penetapan status suatu daerah atau provinsi harus tetap melihat faktor2 demokrasi yang tumbuh di tengah masyarakat. Jikalau masyarakat ingin tetap Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa ya silahkan, sebaiknya jikalau mayoritas masyarakat Yogya ingin perubahan, apapun alasannya, tetap juga harus dihormati aspirasi tersebut.

Demokrasi menurut saya pribadi harus menjadi prioritas utama, itulah ciri masyarakat modern, baik di barat maupun di timur…..🙂

Kang Nur:
Ya, betul bang Yari. Tapi, UU Keistimewaan yg akan dikeluarkan Pemerintah setelah disetujui DPR tentu itulah yg sangat kita tunggu2. Semoga saja UU itu sesuai dg harapan rakyat Yogyakarta tanpa menafikan perlunya penerapan demokrasi modern.
Menunggu UU, begitulah. Soalnya kalau diadakan referendum malah akan bikin heboh lagi. Tidak tahulah.🙂

Komentar oleh Yari NK

Aceh juga bisa tetap istimewa. Keistimewaan itu diwujudkan bagi2 hasil bumi (SDA) dengan pusat. Yogya bisa juga gitu.

Tp ya kemudian semuanya susah, jika keistimewaan itu ditandai dengan sultan yg otomatis jadi gubernur. Lebih susah lagi jika alasannya sejarah. Aneh. Sejarah kok bisa jadi belenggu gitu.

Bahwa penguasa budaya Yogya tetap sultan, jelas. Tp hal itu tak lalu dibawa untuk soal kepala daerah yg bagaimana ini urusannya sdh terkait dg akuntabilitas. Jika beliau mau jadi gub, ya sekali lagi krn gub/kadaerah itu soal akuntabilitas, ya hrs lewat pilkada.

Dan dimana pun, akuntabilitas adalah urusan suara warga. Bukan sejarah. Dan betapapun dahsyatnya sejarah itu, ia tetaplah sejarah. Semestinya itu tak jadi belenggu.

Kang Nur:
Untuk Yogya saya kira bukan ngurus SDA-lah, bah reggae. Soalnya SDA Yogya miskin, kok. Cuman, barusan memang mau ada tambang pasir besi di tanah PA Grond di Kulonprogo itu. Lainnya?
Kalo ada aturan keuangan khusus antara pusat dan daerah, saya kira Yogya malah butuh dana khusus dari pusat utk urusan budaya. Atau utk pariwisata? Pendidikan? Yogya butuh dana dari pusat utk ngurusi budaya, termasuk utk ngurusi Kraton.
Kalo tak ada dana khusus budaya dari APBN, tanah2 SG dan PG itu-lah yg mustinya timbal baliknya bisa di-karya-kan, lalu hasilnya utk pembiayaan budaya. Budaya butuh biaya utk dapat bertahan.

Komentar oleh bah reggae

jadi bingung
pengen sultan jadi presiden apa gubernur seumur hidup seperti sultan ke 9? ya?

Kang Nur:
Dua2nya sulit.😆

Komentar oleh suwung

mungkin kalo “Eagle Flies Alone” masih ada..
(Bung Alm. Riswanda Imawan), rasa-rasanya banyak pandangan beliau yang obyektif dapat ikut didengar…

Menurut saya, sosok Sultan memang masih “ada” di benak sebagian besar masyarakat Jogja. Namun, setidaknya selama Jogja menerima juga DAU / dana dari APBN, maka “aturan negara” sedianya didjundjung djuga…

Kalau keyakinan Sultan di hati masyarakat Jogja masih berkenan, mengapa tidak “membiarkan “proses demokrasi seperti PILKADA berjalan apa adanya.

Kang Nur:
Memangnya pandangan pak Riswandha Imawan gimana sih ? Apa beda dgn Afan Gaffar ? Maaf. saya benar2 belum tahu ttg pendapat pak Riswandha.🙂🙂 Mas “Salikh Mbeling” menyatakan Sultan telah menjadikan rakyatnya sbg tameng (perisai) utk dirinya. Gimana ya pendapat ini ?🙂 Saya gak ikut2.🙂

Komentar oleh Mas Kopdang

Sebagai orang Sumatera, Aceh. Yang dibesarkan dari kultur yang berbeda dengan bang Nur Dayat. Persepsi saya begini. Saya lebih suka jika Ngayogyakarta tetap seperti ini tidak perlu demokrasi pilkada. Itulah yang membedakan Nyogya daripada Provinsi lain, sebuah keistimewaan. Dan menjadi sebuah keunikan yang sangat menarik hati.
Meski saya belum pernah menginjakkan kaki di bumi Ngayogyakarta tapi saya telah jatuh hati sejak pertama kali membaca literatur tentang Provinsi ini.

Kang Nur:
Terima kasih atas pandangannya Bang Tengkuputeh.🙂 ‘Kearifan lokal’ mungkin menjadikan Pemerintah Pusat perlu mengeluarkan bbrp UU utk men-akomodasi keunikan daerah2.

Komentar oleh tengkuputeh

Urun rembug ya kang Nur.

Semenjak mendekati akhir zaman kolonial Hindia Belanda yg kemudian berganti ke zaman pendudukan Dai Nippon terus berubah ke zaman Republik-nya bung Karno lalu bergeser ke zaman Republik-nya pak Harto, sesungguhnya Ngayogyokarto Hadiningrat (gabungan wilayah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta & wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman) secara kedudukan dan posisi serta statusnya pada hakikatnya tak berubah, merupakan daerah ‘taklukan’ namun tetap berupa ‘monarki otonom terbatas’ yg ber-swapraja atas wilayah kekuasaannya.

Zaman selalu berubah, penguasa ‘penakluknya’ selalu berganti, daerah swapraja lainnya satu per satu berguguran musnah tergilas, namun Ngayogyokarto Hadiningrat tetap eksis tetap survive mempertahankan otonomi terbatasnya dalam menjalankan kekuasaan berswaprajanya.

Maklumat bersama Sri Sultan HB IX dg Sri Paduka PA VIII itu hakikatnya Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman itu adalah ‘Monarki/Kerajaan yang Otonom terbatas’ dengan status setingkat propinsi yang berada di dalam sistim pemerintahan Republik. Maka jabatan Gubernur & Wakil Gubernur dengan status keistimewaan propinsi Yogyakarta itu bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama, hal-hal yang lainnya itu cuma aksesoris, sehingga bung Karno & pak Harto pun tak berani memprotoli jabatan Gubernur & Wakil Gubernur diprotoli dari Sri Sultan HBIX dg Sri Paduka PAVIII.

Keadaan itu bukan berlaku secara otomatis, tentu melalui ‘perjuangan & pengorbanan’ yg terutama karena didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya, antara lain yaitu :

Pertama, berkat ke-‘Dwi Tunggal’-an Sri Sultan HB IX dg Sri Paduka PA VIII, yg saling melindungi dan bahu membahu tanpa ada rasa saling khawatir karena dimana saling mempercayai serta saling dapat dipercaya. Sedemikian ‘solid’-nya sampai timbul pameo jika Kasultanan adalah ‘keris’-nya maka Pakualaman adalah ‘werangka’-nya.

Kedua, berkat kemampuan Sri Sultan HB IX yg tanggap dalam membaca perubahan zaman dan pergeseran pendulum kekuasaan politik. Hal itu dilakukannya tanpa membutuhkan pendampingan dari tim penasihat yg berderet jumlahnya, tercatat hanya pak Selo Sumarjan saja yg terkenal dekat sebagai penasihatnya.

Ketiga, berkat kemahiran Sri Sultan HB IX dlm memainkan ‘politik tingkat tinggi’ di tingkat nasional (Hindia Belanda sampai Republik-nya Soeharto) yg elegan, sehingga menempatkan posisi tawar dirinya sedemikian kuat serasa halus namun memaksa bagi ‘mereka’ yg sedang memegang kekuasaan di tingkat yg diatasnya. Semua itu diraihnya tanpa perlu mempolitisir rakyatnya apalagi tentu juga tanpa perlu memobilisir kawulonya sebagai tamengnya untuk melindungi keistimewaan bagi kerajaannya dan kekhususan bagi diri pribadinya.

Keempat, berkat kearifbillahan Sri Sultan HBIX dlm mengengejawantahkan ‘politik praktis’ di tingkat lokal (lingkungan dalam keraton & propinsi) yg harmonis, sehingga antar kelompok kekuatan ‘politik lokal’ menjadi terseimbangkan dan merasa terayomi. Kestabilan domestiknya ini membuat tak pernah ada yang berani ‘berbisik-bisik di belakang punggungnya’ menggugat segala privileges yang dinikmatinya.

Kelima, berkat ketidakpamrihan Sri Sultan HB IX dlm mengejawantahkan prinsip hasta brata dan esensi tahta untuk rakyat, sehingga seluruh kawulonya merasakan langsung kemaslahatan nyata dalam kehidupan kesehariannya, yg mana semua kemaslahatan itu diyakini dan disadari para kawulonya merupakan hasil manfaat yg dipetik dari akibat kedudukan dan posisi serta status keistimewaan bagi kerajaannya juga kekhususan bagi diri pribadi rajanya.

Sekarang ini, pasca Sri Sultan HB IX & Sri Paduka PA VIII, situasi yang dihadapi Kasultanan Yogyakarta & wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman secara lahiriahnya memang terlihat tampak berbeda, namun sesungguhnya secara hakikat esensinya sesungguhnya masih sama saja. Ibarat waktu terus berlalu, pelaku berbeda silih berganti, namun esensi peristiwa dalam sejarah hakikatnya hanyalah pengulangan berulang-ulang dari peristiwa-peristiwa yg tlah lampau.

Cuma yg jadi persoalan adalah, adakah kelima faktor pendukung diatas telah terpenuhi dan dimiliki oleh penerusnya Sri Sultan HBIX & Sri Paduka PAVIII ?.

Jika tidak, maka menjadi wajar apabila situasi menjadi seperti ‘roti tangkep pisang bakar’, di mana dari atas dieker-eker dan dari bawah dihoyag-hoyag, serta hawa dari semua sisi dibrongot panasnya bara api.

Di dunia gambler, situasi yang menjepit dan dilematis itu biasanya memunculkan kenekadan tanpa memperhitungkan kartu yg dimilikinya, yg meninggalkan kejernihan menimbang benefit cost ratio-nya dan analisa resiko-nya.

Bukan bermaksud mengatakan bahwa pencapresan Sri Sultan HBX adalah kenekadan seperti ilustrasi gambler tersebut diatas. Tentu telah dihitung matang-matang, apalagi tim penasihat yg mendampingi beliau merupakan kumpulan dari semua profesi dg jumlahnya yg sangat banyak. Maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa pencapresan ini berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan keistimewaaan DIY sebagai ‘monarki otonom terbatas’ yg ber-swapraja atas wilayah kekuasaannya serta kekhususan bagi para pemegang tahta Kasultanan & Pakualaman. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Sri Sultan HB IX dg Sri Paduka PA VIII.

Sebagai catatan akhir, ada bbrp hal yg bagi saya pribadi cukup mengganjal.

Pertama, Dalam konteks perjuangan keberlangsungan Keistimewaan Yogyakarta, apakah manfaat nyata yang dapat dipetik oleh para kawulonya dalam hidup kesehariannya dari kedudukan dan posisi serta status keistimewaan bagi ‘monarki Kasultanan & Pakualaman’ juga kekhususan bagi diri pribadi pemegang tahtanya ?.

Kedua, Dalam konteks pencapresannya. Apakah pertaruhannya dalam pilpres ini tidak terlalu mahal yg mana justru resikonya akan dapat mengancam keberlangsungan keistimewaaan DIY yg arti keistimewaannya itu sama seperti yg terjadi di zaman Sri Sultan HB IX dg Sri Paduka PA VIII ?.

Ketiga, Laksana pada zaman dulu saat Sultan Agung dalam merektrut wadyo bolo untuk persiapan nglurug yudho ke Batavia itu tak hanya mengandalkan senopati panglima perang dan prajurit-prajurit dari Wong tlatah Mataram saja, namun juga dibantu oleh prajurit-prajurit dari tlatah lainnya beserta para senopati panglima perangnya. Namun bijakkah jika ‘legiun asing’ justru yg mendominasi jajaran barisan wadyo bolonya ?.

Keempat, Setelah sinuwun merangkap jabatan sebagai Gubernur juga sebagai Presiden, apakah kawulo Yogya justru tidak akan ‘klepyan & terabaikan’ ?, mengingat selama ini walau tak terabaikan namun sebagian kawulonya masih merasa belum puas mereguk kemaslahatan nyata dari status keistimewaan Yogyakarta.

Kelima, bagaimanapun jabatan Gubernur & Wakil Gubernur adalah jabatan publik yang tentunya harus mengikuti kaidah prinsip akuntabilitas & transparansi. Prinsip itu akan berjalan baik jika mengikuti kaidah demokratisasi. Oleh sebab itu, apakah tabu jika di-pilkada-kan ?.

Wallahu’alambishshawab.

Kang Nur:
Bagus sekali analisa mas Salikh mBeling. Sepertinya memang masuk akal.🙂
Jadi, keistimewaan itu lebih dikarenakan oleh kharisma dan pengaruh figur Sri Sultan HB IX ya?🙂
Soal ganjalan2 kini, ya mari kita selesaikan satu per satu.🙂

Komentar oleh Salikh mBeling

Sebaiknya pengakuan keistimewaan adalah sebuah pemberian. Kalo rakyat Jogja ngotot minta diistimewakan tp bagian bangsa lain tidak melihat tak ada lagi yg istimewa, apa wong Jogja malah tdk malu tuh?

Kalo sy melihat Yogya sama dg kota dan daerah lain. Mengenai sejarah dan keunikannya, sy kira kota dan daerah lainpun punya.

Maaf wong Jogja..
Aku cinta Jogja.

Komentar oleh Naufal

Kang Nur, soal statement saya yg menyatakan bahwa Sultan telah menjadikan rakyatnya sbg ‘tameng’ (perisai) itu adalah dalam konteks ‘pengerahan massa’ untuk soal pemaknaan ‘Istimewa’ yg kaitannya dg jabatan Gub & Wagub DIY yg mau di-Pilkada-kan atau ditetapkan sbg hak eksklusifnya Sri Sultan HB & Sri Paduka PA dg masa jabatan seumur hidup & turun temurun.

Model pengerahan massa itu hanya akan me-ngasor-kan kewibawaan Keraton & Sultan HB X. Karena, model pengerahan massa ini ‘bertolak belakang’ dengan yg dulu dilakukan oleh Sultan HB IX dalam memperjuangkan ke-Istimewa-an Yogyakarta.

Sultan HB IX tak pernah membiarkan poro kawulonya rame-rame ber-’politik praktis’ dalam bentuk ‘pengerahan massa’ untuk kepentingan memperjuangkan kelanggengan keistimewaan swapraja & kekhususan posisi bagi kerajaan & pemegang tahtanya.

Sultan HB IX sebagai Raja melakukan berbagai manuver ‘politik tingkat tinggi’ yg cerdik untuk memperjuangkan kelanggengan keistimewaan swapraja bagi kerajaan & kekhususan posisi bagi tahtanya, kemudian dengan keistimewaan itu beliau wujudkan kedalam program pensejahteraan para kawulo di tlatahnya.

Maka oleh sebab itulah, Sri Sultan HB IX tidak dicatat di sejarah sebagai Raja yg berprinsip Rakyat-(nya) untuk Tahta-(nya), namun lembaran sejarah mencatatnya dg tinta emas sebagai Raja yg berprinsip Tahta-(nya) untuk Rakyat-(nya).

Begitu lho kang.

Kang Nur:
Ya, saya tahu. Bukankah memang tidak ada salah paham di antara saya dan Mas Salikh? Kalo ada salah paham yang mana ya?🙂
Bahwasanya Sultan tidak “membiarkan” terjadinya Pilkada, atau tidak benar2 menyerahkannya kepada kehendak rakyat; itu kita ketahui, bukan?
Orang2 yg ber-teriak2 adalah orang2 lebih terorganisir dikerahkan utk mendukung penetapan. Orang2 inilah “tameng” itu. Bukankah begitu, to?

Komentar oleh Salikh mBeling

Cerduaaas buanget kang Nur ini, betul sekali bahwa yg saya permasalahkan itu adalah kebijakan ‘membiarkan’ (bahkan mendorong ?) penggunaan cara pengerahan massa yg hakikatnya sama dengan menjadikan kawulo-nya sebagai ‘tameng’-nya.

Rasanya Sinuwun kurang bijaksana jika terus membiarkan ‘abdi kawulo’-nya selalu mempergunakan model ‘show of force’ seperti itu. Kalau ndak berhati-hati dapat berpotensi munculnya ‘konflik horizontal’ antar kawulo-nya lho.

Namun saya sangat percaya ‘kesabaran & kearifan’ kawulo Jogja, jadi potensi konflik Insya Allah ndak akan muncul.

Cuma ‘pembiaran’ model seperti itu akan menyuburkan cara-cara demokrasi ‘tirani kerumunan massa’ (he3x bikin istilah baru nih) yg demennya ‘adu otot’ saja.

Komentar oleh Salikh mBeling

Kang Nur, pada komentar diatas (komentar ke-5 dari atas) pak Suwung komentar : jadi bingung, pengen sultan jadi presiden apa gubernur seumur hidup seperti sultan ke 9 ?, ya ?.
Lha kok kang Nur njawab : Dua2nya sulit.

Padahal ora sulit kuwi kang, janjane gampang lho.

Andai, ini andai lho dimintai pendapat bagaimana agar dua2nya jadi gampang maka usulku gampang wae :

Nanti jika Sinuwun sudah jumeneng presiden di istana Merdeka kerso diaturi napak asto di Perpu/PP/Keppres/semacamnya yg mengkukuhkan status keistimewaan propinsi DIY dalam hal jabatan Gubernur & Wakil Gubernurnya yang bermasa jabatan seumur hidup serta turun temurun bagi keturunan Sri Sultan dan Sri Pakualam.

Lha dadi gampang tho ?, tetap Gubernur merangkap juga njabat Presiden.

Selanjutnya, dipertengahan masa jabatan kepresidenannya, Sinuwun kerso diaturi lego lilo lengser keprabon madheg pandito jadi Sultan Sepuh, lalu GKR Pembayun dijumenengake noto dadi Sri Sultan HB XI, maka otomatis akan njabat sebagai Gubernur DIY.

Lha dadi beres tho sak kabehe ?, pada kurun waktu yg bersamaan Sultan Sepuh (Sultan HB X) njabat dadi Presiden RI lan Sultan HB XI njabat dadi gubernur DIY.

Dadi neng ngendine sing sulit kuwi kang ?.

Komentar oleh Salikh mBeling

[…] Emang udah pernah dicoba ???? emang siapa sih si sultan ??? dia sehebat itu ??? Jadi, dalam hal mekanisme pengangkatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan gak mau kalau dic… […]

Ping balik oleh DIY … daerah istimewa yogyakarta « Opreker’s Blog

wkwkwkw mosok gambar kok koyo ngene gemblum wi cah e ………….

Komentar oleh candra

yg jelas kini mas2 semua..ngapain juga ada pemilihan yg ga mutu dan hasilnya pun cm kepentingan politik doang, dan belum tentu hasilnya bagus pimpinannya (yg jelas ga akan baik)..
demokrasi ga melulu pemilihan mas,itu cm teori org2 yg haus kekuasaan sj,yogya sudah demokratif bahkan lebih baik dr daerah lain..cukup dgn sultan saja sdh adem ayem, kita org kecil mas, saya ga peduli sama apa itu demokrasi yg sebenarnya, ato gmana prosesnya..yg jelas sebagai org kecil kita cm butuh gampang nyari sandang,pangan,papan..itu sj yg kami butuhkan, bukan TEORI2 ga mutu ky gitu..

Komentar oleh kusuma




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: