The Nurdayat Foundation


Evolusi Sistem Politik Lokal Propinsi Yogyakarta (2): Kami Masih Mendua, Bantulah Kami
Selasa, 25 November 2008, 8:26 pm
Filed under: Yogyakarta | Tag: , ,

Yogya MenduaMengapa harus tetap istimewa? Siapa yang merasa butuh dan berkepentingan dgn ‘keistimewaan’ itu? Siapa? Siapa saja? Dapat apa dia -atau mereka- itu dari ‘keistimewaan’ ini  ?

Ya..ya..ya… “Siapa dapat apa” akhirnya memang harus ditanyakan, apalagi ini adalah suatu masalah politik. Siapa, dapat apa? .. Tapi, tunggu dulu.. Sabar.., sabar… Jangan beruntun dan bertubi-dulu dulu memberikan pertanyaan. Nanti akan kita jawab satu per satu, meski masih dalam spekulasi. Penyelidikan kritis untuk menjawab rangkaian pertanyaan ini memang harus dilakukan, namun harus cermat, teliti dan hati-hati. Hasilnya pun harus disampaikan dengan cara yang bijaksana pula.

Memang untuk menentukan keputusan final akan hal ini, dapat saja langsung dilakukan ‘Referendum’ = Penentuan Pendapat Rakyat (=Pepera), untuk mengetahui bagaimana yang diinginkan oleh rakyat Yogyakarta sendiri. Tapi, pertanyaan yang perlu disampaikan lebih dulu adalah: Apakah rakyat Yogyakarta mau, -menghendaki, diselenggarakannya Referendum? Atau, pertanyaan yang lebih tepat adalah: Apakah kawula Ngayogyakarta ini tega, sampai hati, melakukan referendum?

 

Sampai Hatikah Kami ?

Subyektif namun orisinil, saya pribadi sebagai salah seorang ‘anggota asli’ kawula Ngayogyakarta menyatakan: Saya TIDAK SAMPAI HATI untuk menghadapi kenyataan, bila itu memang harus terjadi, akan diselenggarakannya Referendum. Saya TIDAK TEGA.  Dan saya yakin ratusan ribu hingga jutaan rakyat Yogyakarta akan bersikap sama seperti saya bila harus sampai dihadapkan akan hal tersebut. KAMI TIDAK TEGA. Kami khawatir, akan ada pihak-pihak yang kami hormati yang ‘akan terluka’, begitu juga saudara-saudara kami sendiri yang kami cintai bersama-sama dalam satu ‘paguyuban’ ini. Kami adalah paguyuban kawula Ngayogyakarta, one man one vote bukanlah pilihan yang paling bijaksana.. Kami tidak ingin melukai saudara sendiri, juga tokoh-tokoh yang tetap kami hormati. Taruh saja itu sebagai pilihan yang terakhir.

Kami adalah orang Jawa. Apapun yang hendak dibilang orang di muka bumi ini, apapun kata dunia; kami harus mengatakan ini: Kami adalah orang Jawa. Kami adalah kawula Ngayogyakarta, apapun yang akan dibilang orang. Kami akan tetap teguh dalam kesetiaan untuk terus memeluk nilai-nilai budaya kami yang kami junjung tinggi. Kami adalah komunitas budaya yang sejak dulu hingga sampai kapan pun sepanjang kami mampu, akan rela siap sedia menjadi benteng terakhir nilai-nilai ketimuran.

Memang, sampai di situlah kami merenung dan menghayati dengan mendalam akan hal ini. Saya pribadi, dan tentu juga ratusan ribu hingga jutaan rakyat Yogyakarta lainnya, pasti menghindar sejauh mungkin dari kemungkinan terjadinya ‘Perang Saudara’.

 

Nilai Hubungan Itu

Manunggaling Kawula lan Gusti, dalam arti menyatunya rakyat dengan pemimpinnya, adalah sesuatu yang pernah kami rasakan, hayati, nikmati dan kami jalin. Itu adalah sebentuk surga ketenteraman yang pernah kami ciptakan sebagai olah rasa, karsa dan cipta budaya kami. Adalah bagai dalam puncak kenikmatan surgawi ketika rakyat dengan pemimpinnya/Raja-nya tercipta hubungan saling percaya-mempercayai, saling cinta-mencintai. Ikatan hubungan batin itu terjalin mesra dan tulus sembari menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan masing-masing. Paling tidak, itu memang pernah kami rasakan.

 

Dan Tuntutan Akuntabilitas Kini Ini

Hingga,,, telah tibakah kini saatnya gelombang ketergiuran akan kebendaan itu telah menggerus nilai-nilai indah adiluhung itu? Kepercayaan kami rakyat kecil yang benar-benar tulus tanpa reserve harus diatur dalam mekanisme-prosedural dengan apa yang menamakan dirinya akuntabilitas? Apakah bedanya ini dengan memberikan pernyataan: Setiap pemimpin memang harus selalu dicurigai oleh rakyatnya. Rakyat harus selalu curiga terhadap pemimpinnya. Begitukah ?

Kami tidak sampai hati. Kami tidak tega. Apalah artinya kami ini sebagai kawula Ngayogyakarta, kalau tidak mampu memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin kami, juga para leluhurnya.

 

Kami Masih Mendua

Biar apapun yang hendak dibilang orang di muka bumi ini, biar apapun kata dunia; bahwa kami adalah komunitas budaya yang mendua, ambigu, ambivalen; itu memang kami akui.

Kami mengakui bahwa kami adalah komunitas budaya yang ambigu, ambivalen.

Kami memang masih dalam masa transisi.

Bantulah kami untuk mampu menjalani ini. Kami tetap cinta dengan Republik Demokrasi Nasional Indonesia (atau NKRI) ini. Bantulah kami untuk mengatasi permasalahan2 psikologis di antara kami sendiri ini. Bantulah.

-o0o-


9 Komentar so far
Tinggalkan komentar

Persoalan yang pelik, ndak gampang diurai oleh masyarakat Jogja.
Mungkin butuh satu generasi lagi…
Saya hanya bisa mensupport dengan doa, semoga ada solusi terbaik.
Sukses buat Mas Nur…

Kang Nur:
Namun Sultan sendiri justru menginginkan agar UUK itu jangan terlalu lama lagi, Pak. ???

Komentar oleh marsudiyanto

sabdo pendhito ratu aja kang nur
opo dhawuhe ratu dituruti

Kang Nur:🙂 Mas Suwung, sabdo pendhito ratu itu setahu saya artinya bahwa Raja itu tak boleh plin-plan, lho.

Komentar oleh suwung

Menarik sekali apa yang kang Nur sampaikan, yg kalau secara subyektif menurut presepsi saya, itu merupakan terjemahan sikap ‘kearifan’ kawulo Ngayogyokarto Hadiningrat yg tidak menginginkan ‘referendum’ untuk memutuskan ‘makna keistimewaan’ Yogyakarta. Karena itu bukanlah jalan terbaik, apapun juga akan menimbulkan luka.

Itu 100% benar kang, tapi catatan dari saya, memang dari sejarah zaman pemerintahan Gubernur Jenderalnya Hindia Belanda sampai zaman lahirnya propinsi Istimewa Yogyakarta itu bukanlah ditentukan oleh pendapatnya ‘kawulo Yogya’, namun ditentukan oleh hasil dari ‘deal’ tingkat tinggi antara ‘Pemerintah Pusat’ dengan “Keraton Yogyakarta’ dalam hal ini adalah Sultan HB IX.

Kemudian mengenai pendapat kang Nur perihal prinsip ‘Akuntabilitas’ itu, apakah berarti tidak sepakat adanya Pilkada untuk jabatan Gub & Wagub ?.

Boleh dan sah2 saja pendapat itu kang, namun yg jadi catatan adalah hal seperti itulah yg mungkin mendasari orang2 yg tidak tega & membiarkan pak Harto tetap duduk di kursinya.

Mengutip juga pendapat Ngarso Dalem pada suatu kesempatan orasi politiknya bahwa Politik harus diabdikan untuk menyejahterakan dan memakmurkan umat manusia. Kemungkinan kita sudah bersama-sama memasuki fase baru dalam politik yang lebih mementingkan ‘masalah ekonomi dan peningkatan kesejahteraan’ ketimbang ‘moral dan agama’.
Maka oleh sebab itulah (mungkin lho ini kang) mungkin yg mendukung pelaksanaan Pilkada untuk jabatan Gub & Wagub itu juga karena lebih mementingkan ‘masalah ekonomi dan peningkatan kesejahteraan’ ketimbang ‘sejarah dan penghormatan kepada para leluhurnya’.
Kemungkinan begitu lho yang mendasari pemikirannya.

Bisa jadi begitu, mengingat Rakyat kecil yg lebih meningkat kesejahteraan hidupnya akan membuat lebih bermakna arti “Rakyat yg Istimewa’ dan Yogyakarta pun tetaplah ‘Istimewa’ sekalipun Gubernur & Wakil Gubernur-nya dipilih melalui Pilkada ?.

Begitu kang ?.

Wallahu’alambishshawab.

Kang Nur:
Mas Salikh, tulisan ini tidak 100% menggambarkan ekspresi pandangan saya pribadi; namun saya berusaha menggambarkan apa yang ada pada sebagian besar pandangan masyarakat Yogya. Jadi, pandangan saya pribadi tidak 100% sama dgn tulisan di atas.
Benar yg Mas Salikh bilang, bahwa yg lalu2 adalah hasil ‘deal tingkat tinggi’. Lalu pertanyaannya: kini ‘tingkat tinggi’-nya itu mampu melakukan deal atau tidak ya?🙂😆
Mas Salikh, kan ada peribahasa: “Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah“. Pada masa raja2 jaman dulu; bila raja lalim, kalau rakyat tidak mampu melakukan pemberontakan, paling2 hanya akan timbul kerusuhan. Itulah cara rakyat jaman itu menyanggah. Lalu sbgmn berlaku berkembang di Inggris sejak berabad lalu, monarki absolut itu telah dibatasi dgn adanya dewan2 perwakilan (meski awalnya juga hanya para bangsawan yg duduk di dewan itu). Sedangkan kini, lebih jauh lagi, sistem monarki konstitusional membedakan Raja sbg Kepala Negara (yg mirip posisinya itu semacam simbol maskot belaka); sedangkan pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri beserta kabinetnya. Pola pertanggungjawaban Monarki tentu tak sama dgn Republik.
Malangnya, segala macam dewan2 itu tak pernah terpikirkan oleh Raja2 Mataram. Sultan HB IX dulu ada memang, mempelopori dewan perwakilan desa; tapi di desa, bukan di pusat kekuasaan Sultan sendiri.
Pemerintahan modern jelas menuntut pertanggungjawaban akuntabilitas secara berkala. Tapi Kasultanan memang bukan pemerintahan modern. Inilah repotnya. Repotnya lagi, Yogyakarta adalah propinsi, bukan negara bagian. Kalau negara bagian, tentu boleh bikin sistem pemerintahannya sendiri.
Begitulah.🙂

Komentar oleh Salikh mBeling

Pada masyarakat modern, one man one vote adalah sesuatu yang sangat demokratis jikalau tidak terdapat titik temu. Tetapi ada juga mereka2 yang masih tidak bisa menerima one man one vote. Ya, tidak mengapa. Saya, sebagai orang yang berada di luar wilayah Yogyakarta hanya bisa berharap semoga yang terbaiklah untuk rakyat Yogyakarta. Pada akhirnya nanti pengalamanlah yang kelak akan menjadi ‘pengadil’ terbaik…..

Kang Nur:
Terima kasih atas kepeduliannya, Bang Yari.🙂
Lha ya kembali ke itulah, orang Yogya ini seperti paguyuban, dgn ketua-nya adalah Sultan. Warga tidak tega mempersoalkan ketua-nya, lha wong ini memang semacam paguyuban?😆

Komentar oleh Yari NK

Memang hanya Jogja yg bisa begini.
Giliran urusan soal Pilkada Gub & Wagub, bersikap konservatif yg kukuh dg mengedepankan budaya jawa & nostalgia sejarahnya.
Eh, giliran urusan soal suksesi tahta keraton, malah bersikap modern dg mengedepankan era baru & pengasutamaan gender {https://nurdayat.wordpress.com/2008/04/20/gkr-pembayun-tak-mau-berandai-andai/#comment-465}.
Untunglah, kang Nur mengakui bahwa …Kami mengakui bahwa kami adalah komunitas budaya yang ambigu, ambivalen…
Emang hanya Jogja yg bisa begini.

Kang Nur:😆
Memang hanya bisa tertawa, Mas Salikh.🙂

Komentar oleh Salikh mBeling

bEGINI kANG Nur, di tengah badai DemokratisasI justru saat ini Banyak Kerajaan yang malah mampu bertahan secara global. Selama ia tidak membeku di satu zaman. Sebuah analogi dari saya, adakah Kang Nur melihat diantara Kerajaan2 yang berdiri di dunia ini miskin? Hampir tidak ada. Nepal yang terakhir itu pun sudah bubar, Thailand? Parlementer sdg digugat. Setiap orang punya pandangan sendiri tapi setidaknya itu pandangan saya yang bodoh ini…

Kang Nur:
Whuaa?? Maksud Tengku ini bagaimana? Bgmn hubungan-nya negara2 berpunyakan Raja itu dgn kaya-miskin-nya?
Lagi pula Yogyakarta adalah propinsi yg menjadi bagian dari sebuah Republik, lho. Itu masalahnya. Apa Yogyakarta menjadi negara bagian berupa kerajaan yg menjadi protektorat-nya RI saja?🙂

Komentar oleh tengkuputeh

Kang Nur,

Yang bisa membantu rakyat Yogya adalah rakyat Yogya sendiri, bahkan Allah sendiri tidak akan mau bantu jika rakyat Yogya sendiri tidak ingin dibantu.

Sepintas, saya melihat permasalahan terjadi karena kalian (mohon maaf, saya bukan dari Jawa Tengah, tapi Jawa Timur) menganggap budaya tercanggih adalah budaya Jawa, buku yang tercanggih adalah buku gono-gini yang juga cuma dari Jawa. Padahal, semuanya secara “verbal” juga mengatakan Al-Quran adalah petunjuk hidup, Islam akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat dsb dsb…
Lalu mencoba menggunakan merek-merek, baju-baju Islam seperti ex-kerajaan Islam Mataram dsb…
Kalau boleh jujur bertanya, aspek sosial Islam apa yang kalian laksanakan?
Bagaimana mungkin Penguasa Alam Semesta berpihak pada kalian, jika sepanjang hidupnya tetap hiprokrit?
Kembalilah ke Quran.
Ajaklah juga yang lain untuk kembali.

Asy Syuura 42:13

Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Semoga Allah menambahkan rahmatnya kepada kalian.
Alhamdulillah!

Wass,
Abdi Allah

Kang Nur:
Betul sekali apa yang Cak Abdi bilang ini bahwa yang bisa membantu rakyat Yogya adalah rakyat Yogya sendiri.
Kalo saya pribadi sih, tidak menganggap bahwa budaya Jawa adalah budaya yg tercanggih, kok.🙂 Tapi sekedar: sebelum mengadopsi budaya2 lain dr luar, lebih baik memahami budaya lokal sendiri dgn sebaik mungkin.
..BTW, saya tidak tahu apa itu Buku Gono-Gini?🙂 Setahu saya, gono-gini adalah aturan pembagian harta rumah-tangga bagi suami istri yg bercerai.?🙂
Secara umum, saya menilai bahwa orang Jawa itu “menerima semuanya, namun sekaligus juga tidak menerima semuanya”. Ini semacam “bersedia dihamili, namun belum tentu mau merawat bayi yg dilahirkan nanti”.😆 Ini ibarat ngawur saya.
BTW, saya pribadi juga Islam; dan Insya Allah telah berusaha semampu saya melaksanakan shalat lima waktu juga syariat Islam lainnya. Namun dalam perihal kemasyarakatan dsb, memang melibatkan banyak sekali pihak yg ber-macam2.🙂
Terimakasih atas seruan mas Abdi, semoga kami semua menjadi lebih baik.
Wa ‘alaika salam

Komentar oleh Abdi Allah

Konon menurut kabar di http://www.fajar.co.id/index.php?act=komentar&id=52914, bahwa empat anggota DPD asal daerah pemilihan propinsi DIY mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat.

Tuntutan tersebut dinilai selaras dengan aspirasi mayoritas masyarakat Yogyakarta, yaitu posisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara otomatis dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam adalah inti keistimewaan Yogyakarta.

Adapun tuntutan GKR Hemas dan Ali Warsito serta Subardi dan A Hafidh Asrom, tersebut antara lain adalah :

Pertama, mempertahankan DIY sebagai daerah setingkat Provinsi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, mencantumkan Gelar Resmi secara lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur dalam UU Keistimewaan Yogjakarta.

Gelar resmi secara lengkap tersebut yaitu, Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Dasa, dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam .

Dicantumkan juga secara tegas dan eksplisit didalam RUU tersebut tentang Hak Istimewa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman, beserta dengan kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Tata Pemerintahan propinsi DIY.

Ketiga, menegaskan status Sultan Ground sesuai dengan asal-usulnya, termasuk pengaturan tata ruang yang mengandung nilai-nilai kosmopolitan dan pandangan filosofi masyarakat DIY.

Keempat, kedudukan atau status Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman sebagai subjek hukum yang memiliki Hak dan Kewajiban.

Nyatalah sudah, tabir tersingkap sudah, secara implisit maupun juga eksplisit terkuak secara jelas terlihat kasat mata bahwa dibalik hiruk pikuk gelora semangat perjuangan dalam mempertahankan Keistimewaan Yogyakarta itu sesungguhnya hakikat inti perjuangannya hanyalah semata didedikasikan sepenuhnya untuk melanggengkan hak istimewa trah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan trah Kadipaten Puro Pakualaman atas jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi DIY.

Komentar oleh Salikh mBeling

Ahaa, its nice dialogue about this piece of writing at
this place at this web site, I have read all that, so at this time me also
commenting at this place.

Komentar oleh fmmusichall.com




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: