The Nurdayat Foundation


Membangun Civil-Society Agar Demokrasi Ada Gunanya (1)
Jumat, 20 Maret 2009, 9:09 pm
Filed under: budaya politik | Tag: ,

buku-menuju-masyarakat-madani-ppsk-ugmDemokrasi di Indonesia ke depan, apakah akan ada gunanya bagi saya dan saudara-saudara saya semua, rakyat kecil Indonesia? Adakah kepastian bahwa berlakunya demokrasi ini akan menjadi milik kami dan berguna bagi kami?

Demokrasi dan Prasyarat Kapasitas Pendukungnya

Saya berpikir bahwa demokrasi hanya akan berguna bila kita dapat menjelma menjadi “masyarakat madani”. Istilah “masyarakat madani” di sini ini saya pakai sebagai padanan atau pengganti istilah “civil-society“. Menurut saya, demokrasi hanya dapat berjalan dan mencapai maksud tujuan luhurnya pada masyarakat yang telah memiliki kedewasaan sikap dan telah cukup terdidik dalam hal politik. Dalam pandangan saya, hanya anggota masyarakat yang telah dewasa bersikap dan terdidik itulah yang dapat tergolong masuk dalam jajaran pelopor terbentuknya “masyarakat madani”.

Orang lulusan SD seperti saya pasti pernah membaca atau mendengar bahwa demokrasi itu bermakna ” dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Bila mengingat slogan seperti itu, semestinya pertanyaan yang harus saya susulkan berikutnya adalah: Sekarang ini: 1. Yang “dari rakyat” itu apanya? 2. Yang “oleh rakyat” itu apanya? 3. Yang “untuk rakyat” itu apanya?

Lalu menyusul pula pertanyaan: Apa dan siapakah “rakyat” itu; dan “rakyat” yang bagaimanakah; sehingga dari dan kepadanyalah demokrasi itu dapat dipastikan benar-benar akan berhulu, bersumber, sekaligus juga bermuara?

Atau pertanyaan yang lebih mengerucut lagi adalah: Rakyat dengan kapasitas dan kualitas seperti apakah yang akan benar-benar mampu menjadikan darinya, olehnya dan untuknya; demokrasi itu akan berhulu, bersumber dan bermuara?

Maka ijinkan saya untuk bilang bahwa: Hanya pada terbentuknya society masyarakat yang “civilized” sajalah maka demokrasi itu akan terjaga pada tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi konstituen-nya.

Bukan Sekedar Rakyat Boleh Menuntut

Kiranya demokrasi bukan hanya sekedar terbukanya kebebasan bagi rakyat untuk melakukan kritik kepada pemerintah. Bila sekedar itu, lalu rakyat sedikit-sedikit terus main asal tuntut saja kepada pemerintah; bukankah itu juga bukan sikap yang dewasa?

Lalu bukan pula yang dinamakan demokrasi itu sudah maju, bilamana Pemilu telah dinamai “pesta demokrasi”, di mana caleg-caleg lalu pasang-pasang poster di jalan-jalan untuk mejeng minta dipilih, dan keluar-masuk kampung tebar-tebar uang membeli suara masyarakat.

Maka saya lebih memilih dan menyarankan-untuk-membiasakan memilih pernyataan ini: Demokrasi di Indonesia ke depan, tentunya semestinya memang menjadi milik ‘masyarakat madani’. Demokrasi di Indonesia ke depan, tidak dapat hanya dimiliki oleh “rakyat seperti biasanya yang sekedar rakyat seperti biasanya”. Rakyat Indonesia yang akan mampu memanfaatkan dan menikmati iklim demokrasi bagi kesejahteraan mereka itu adalah rakyat yang telah mampu mewujudkan diri sebagai “masyarakat madani”.

Mengapa Masyarakat Madani

Apakah “masyarakat madani” itu? Sebelumnya, saya ingin menyitir dulu olok-olok Gus Dur yang pernah saya baca tentang ini. Dulu Gus Dur bilang dengan plesetan dari asal kata bahasa Jawa, madani itu dari kata mada (/modo, bunyi “o” seperti pada kata ‘kolot’) yang artinya mencela. Sehingga, masyarakat madani adalah masyarakat yang hobby-nya mencela.😆 Hua..ha..ha… Saya cuma pernah membaca saja tentang olok-olok Gus Dur ini. Saya tidak tahu apa maksud Gus Dur itu.🙂 Mungkin saja Gus Dur lebih setuju untuk tetap menggunakan istilah civil-society.

Tapi pada masa-masa peralihan dari runtuhnya rezim Orde Baru ke Reformasi dulu, guyonan Gus Dur ini bila dipikir-pikir ada terkait makna juga. Bukankah pada saat itu memang orang paling suka mencela-cela kesalahan kebijakan rezim pemerintahan sebelumnya? Dengan demikian, bila disebut bahwa masyarakat yang madani itu adalah masyarakat-rakyat yang suka mencela-cela kebijakan pemerintahnya, bukankah itu juga tidak terlalu salah?😆

Mari kita anggap dulu bahwa istilah masyarakat madani adalah pengembangan dari konsep civil-society. Maka, yang akan kita bahas awal adalah pengertian dari konsep civil-society itu dulu. .. Kalau tidak salah, konsep civil-society mulai banyak diangkat-diwacanakan di Indonesia pada tahun-tahun akhir dekade 1980-an, pada masa kekuasaan rezim pemerintahan Orde Baru masih dalam puncak ‘hegemoni’-nya. Kekuasaan rezim Orde Baru yang telah berlangsung sampai melebihi tiga dasawarsa di negara kita saat itu telah menimbulkan ekses menjadikan Negara mengendalikan hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu kenyataan itu bukan hanya menjadi pandangan para aktivis demokratisasi dan orang-orang LSM dulu hingga kini belaka, namun juga merupakan kenyataan yang telah kita akui bersama.

Negara Orde Baru saat itu telah mengendalikan hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Negara telah menjadi pembina kehidupan politik; negara mengatur dan mengakui organisasi-organisasi buruh, wanita, pemuda, wartawan, dan sebagainya yang boleh mengatur hidup; negara menjadi motor dan penggerak pembangunan, negara mengatur berita yang boleh dimuat atau tidak boleh dimuat oleh media pers, dan lain sebagainya. Pengendalian ini dilakukan melalui peraturan, perijinan serta tindakan-tindakan represif. Negara Orde Baru telah menjadi negara otoriter, karena penyelenggaraan Negara Orde Baru telah mengendalikan kehidupan civil society (masyarakat sipil).

Karena Kekuasaan Cenderung Akan Korup

Atas nama kepentingan nasional, Negara Orde Baru dari waktu ke waktu semakin memasuki kehidupan masyarakat dengan “merampok” hak-hak dan kebendaan sipil dan politik warga negara. Rezim yang menindas ini telah menyebabkan lemahnya kontrol sosial dari lembaga-lembaga masyarakat. Situasi sangat lemahnya kontrol sosial inilah yang telah menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat tinggi di dunia melalui suatu “aliansi” atau “a marriage of convenience” antara elite politik, militer, dan ekonomi dalam mengejar kepentingan diri mereka sendiri.

Pada waktu-waktu sekitar perjuangan reformasi tahun 1999 dulu, adagium “the power tends to corrupt” -yang katanya awalnya dipopulerkan oleh Lord Acton- banyak dikutip oleh para pelopornya, seperti Amien Rais. Saya sih sejak dulu tidak tahu, siapa sih Lord Acton itu? Lama saya tidak mencari tahu, baru saat membaca tulisan KangGuru Sawali -lah, saya jadi tahu. Konon, suara bijak Lord Acton itu merupakan penggalan surat yang ditujukan kepada Uskup dan sejarawan Inggris, Mandell Creighton (1843-1901) ketika terjadi krisis Gereja Katolik tahun 1870. Intinya, Acton tidak setuju dengan hukum gereja yang memberikan privilese kepada Paus (Pius IX) yang tidak dapat dianggap bersalah dalam menentukan doktrin dan ajaran Gereja Katolik.

Meski berada dalam konteks yang berbeda, ungkapan Lord Acton idealnya menjadi ”warning” bagi kita semuanya rakyat anggota masyarakat agar selalu waspada terhadap setiap kekuasaan rezim yang  tengah memimpin dan memerintah kita. Mengapa? Ya itu tadi. Karena kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung untuk menjadi korup, menjadi menyalahgunakan kuasanya. Semakin absolut sebuah kekuasaan, maka akan semakin absolut pula kemungkinan korup(si) yang dapat dilakukannya.

Adalah merupakan kecenderungan dari negara, apakah itu negara demokrasi dan lebih-lebih lagi negara yang otoriter atau totaliter, untuk semakin memperluas wilayah kekuasaannya dengan memasuki dan mengambil porsi masyarakat sipil. Atas nama pembangunan, kesejahteraan, persamaan, keamanan, ketertiban, dan sebagainya negara semakin memperluas kekuasaannya dengan “menjarah” wilayah kehidupan masyarakat sipil. Dengan cara ini -meminjam kata-kata yang dipakai oleh Alexis Tocqueville yang sangat terkenal dengan bukunya Democracy in America– negara menjadi pengatur, pemeriksa, penasehat, pendidik, dan penghukum kehidupan masyarakat (The state becomes a regulator, inspector, adviser, educator and punisher of social life). Hal ini menurut Alexis kalau dibiarkan menyebabkan tumbuhnya despotisme negara (state despotisme), yang berbahaya bagi demokrasi dan karena itu tidak diinginkan.

Rakyat Bermental Budak Yang Sinis Tapi Tak Tahu Harus Berbuat Apa

Apakah sebagai rakyat kita memang malah justru menginginkan diatur-atur oleh pemerintah? Bukan mustahil bahwa sikap yang seperti itu juga banyak dimiliki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagai akibat dari penjajahan, mental sebagian kita banyak yang belum merdeka. Sementara, ada pula golongan kuasa yang tega menelantarkan saudaranya sebangsa. Maka yang terjadi sesungguhnya adalah bukan mustahil bahwa sebagian kita telah meng-eksploitasi dan menganiaya sebagian saudara sebangsa kita yang lainnya. Apakah hal seperti ini akan kita biarkan saja untuk terus berlanjut?

Sebagian besar rakyat yang bermental budak itu kini tengah sinis menghadapi Pemilu. Jelata-jelata tuna kuasa yang hampir tak berpengharapan ini, yang juga merupakan bagian terbesar bangsa, telah menaruh dendam kesumat terhadap saudaranya sendiri yang telah mengenyam kekuasaan, namun tak mampu menjalankan amanah kekuasaan itu.

Pendidikan politik, itulah yang masih diperlukan. Buat kita sendiri maupun saudara-saudara kita. Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari Rakyat-Bermental-Budak-Yang-Sinis-Tapi-Tak-Tahu-Harus-Berbuat-Apa itu kan?

-o()o-


11 Komentar so far
Tinggalkan komentar

banyak orang yang pesimis kalau demokrasi di negeri ini bisa membangun masyarakat sipil yang egaliter dan beradab kalau tak diimbangi dg reformasi kultural, kang nur. selama banyak yang ingin menang sendiri sekaligus menganggap orang yang beda pendapat sbg musuh, demokrasi akan jalan di tempat, bahkan setback. bukan demokrasi yang terjadi, melainkan demo-crazy, kekeke ….

Kang Nur:
demokrasi – masyarakat egaliter – reformasi kultural; ..sangat terkait ya pak? tapi mana ujungnya mana pangkalnya ini paak? mana yg didulukan? mana sarana, mana pula tujuan?.. demokrasi itu hanya sarana kan ya pak?…?
betul pak. banyak orang yg masih menganggap orang yang beda pendapat sbg musuh; bukannya partner utk mencari visi-solusi yg terbaik.
tapi yg saya anggap paling mmprihatinkan adalah bila kini ada banyak event2 pemilihan, tapi masyarakat hanya milih yg mberi uang banyak..🙂

Komentar oleh Sawali Tuhusetya

orang mulai lantang-lantangnya berteriak soal demokrasi ya pas momen kyk menjelang pemilu gini, janjinya semanis madu.. tapi klo dah kepilih, dibales pake air tuba.. what a shame!!

Kang Nur:
dr satu bacaan, saya ingat inti2 demokrasi adalah: 1. asy-syura = musyawarah, pengambilan kebijakan harus lewat forum musyawarah 2. al-musawwah = persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 3. al-‘adalah = keadilan. saya qra ini prasarana pnting utk wujudkan kesejahteraan, maka perlu mnjadi tujuan juga.
terwujudnya civil-society akan mewujudkan mekanisme kontrol oleh pressure groups

Komentar oleh perempuan

Kalau saya melihat & memberi tanggapan dengan memakai wacana pewayangan, masyarakat (bangsa) ini seumpama para Pandawa yang kalah dadu & hidup dalam pengasingan. Nah sekarang saat yang tepat untuk meminta kembali kerajaannya karena waktu pembuangan sudah habis. Namun sebagai si tuna-kuasa kita mesti harus optimis & berpengharapan & melakukan pendekatan intensif dengan Prabu Matswapati dari Wiratha untuk mensponsori & mendukung pengambilalihan hak tsb.
Kita harusnya memposisikan diri sebagai Pandawa terhadap para caleg & politisi (Praja Wiratha)

Komentar oleh tomy

Menari sekali😀
Saya tunggu bagian ke-2-nya

Komentar oleh frozen

yah tulisan tulisan ini mebuat sebuat nasihat serta menyimpan sebuah harapan untuk kemaslahatan ngri kita
mudah mudahan adanya perbedaan namun dialogis dan menjadi pelengkap

Komentar oleh genthokelir

pinter x…

Komentar oleh kio

hmm harapan semua orang kalau keadilan itu tegak. Walau jujur sy termasuk yg pesimis. Namun didalam hati harapan untuk adanya perubahan selalu ada hehehe

Komentar oleh uwiuw

nice post
salam kenal.

Komentar oleh Deden

Menurut saya biarkanlah demokrasi berjalan secara natural atau alami. Hanya saja kita perlu aturan2 main yang jelas (bisa berupa UU) dan aturan main tersebut harus ditegakkan! Sepertinya demokrasi di negara kita ini “benang kusut”, tetapi percayalah itu tidak hanya terjadi di negara kita saja, tetapi juga terjadi di negara2 yang relatif baru bertransisi menjadi negara demokrasi. Bahkan mungkin negara2 jiran kita, yang katanya lebih kaya, nampak lebih mantap masyarakatnya dalam hal politik (bukan ekonomi) dan lebih tenang. Mantap?? Bukan! Justru mereka lebih tertinggal dari kita dalam hal berdemokrasi.

Nah, sekarang dari diri kitanya sendiri, untuk masing2 lebih mendewasakan diri dalam berdemokrasi. Demokrasi intinya adalah kita bebas menentukan pilihan, tetapi kita tidak boleh memaksa jika pilihan kita kalah, karena menerima kekalahan adalah bagian yang penting juga dalam berdemokrasi…..

Komentar oleh Yari NK

Negara kita adalah negara demokrasi,apa negara demokrasi tiap hari harus ada demo,kalo demo pasti unjung-unjungnya terjadi keributan(walau ga semuanya demo berakhir ribut)

Komentar oleh Sewa Projector Murah

[…] Tulisan sebelumnya […]

Ping balik oleh Membangun Civil Society Agar Demokrasi Ada Gunanya (2) « The Nurdayat Foundation




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: